Rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB 29,7 Persen, BI: Masih Sehat

Selasa, 17 Januari 2023 07:24 WIB

Ilustrasi utang. Pexels/Karolina Grabowska

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih sehat. Tercatat ULN Indonesia pada November 2022 masih terkendali dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di kisaran 29,7 persen atau meningkat tipis ketimbang rasio bulan sebelumnya sebesar 29,5 persen.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, terlihat dari dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87 persen dari total ULN,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo, Selaa, 17 Januari 2023.

Baca Juga: 102 Daftar Pinjol Legal P2P Lending Terbaru yang Diawasi OJK

Erwin menjelaskan, utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen year on year (yoy). Angka tersebut melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 peren yoy.

“Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta,” kata dia.

Advertising
Advertising

ULN pemerintah melanjutkann tren kontraksi pertumbuhan. Pada November 2022, ULN pemerintah tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS. Artinya, secara tahunan mengalami kontraksi 10,2 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3 persen yoy.

Menurut Erwin, perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. Sehingga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Selain itu juga terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Di antaranya berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya.

Adapun dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni 24,5 persen dari total ULN pemerintah; sektor jasa pendidikan sebesar 16,5 persen; sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,3 persen; sektor konstruksi 14,2 persen; serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,5 persen.

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Sama halnya dengan ULN pemerintah, ULN swasta juga melanjutkan tren pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen yoy, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,0 persen yoy.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2, persen yoy dan 0,7 peren yoy. Artinya, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen yoy dan 2,8 persen yoy.

“Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta,” jelas Erwin.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta,” imbuhnya.

Untuk menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Erwin mengatakan pihaknya bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN. Pengelolaan ULN juga didorong dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, peran ULN bakal dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional—dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca Juga: Jokowi: 16 Negara jadi Pasien IMF dan 36 Negara Antre di Depan Pintu IMF, Sudah Sangat Tidak Normal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

3 jam lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp16.185, Analis: The Fed Membatalkan Kenaikan Suku Bunga

23 jam lalu

Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp16.185, Analis: The Fed Membatalkan Kenaikan Suku Bunga

Data inflasi bulan April dinilai bisa memberikan sentimen positif untuk rupiah bila hasilnya masih di kisaran 3,0 persen year on year.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

2 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

2 hari lalu

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Kurs rupiah dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

3 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

3 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

3 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD

3 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 45 poin ke level Rp 16.255 per USD dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

4 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya