TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Senin kemarin, 16 Januari 2023 dimulai dari Menaker Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) diusut tuntas.

Selanjutnya, kritik Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin terhadap Kementerian Pertanian yang dianggap banyak masalah termasuk menaikkan jabatan pejabat yang bermasalah.

Lalu ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar pinjaman online atau Pinjol legal yang bisa dipilih oleh masyarakat. Disusul berita tentang rencana Kementerian Perdagangan untuk memberikan subsidi terhadap perusahaan importir kedelai karena lebih percaya dengan pengusaha dari pada Bulog.

Berikut ringkasan berita terpopuler di Tempo.co kemarin yang dibaca banyak pembaca:

1. Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.

Baca: Penetapan Perpu Cipta Kerja Jadi PP, Menaker Berharap Bisa Perluas Dialog dan Diskusi dengan DPR

Kerusuhan yang diakibatkan kericuhan pekerja saat unjuk rasa di perusahaan tambang nikel itu menyebabkan tewasnya pekerja di lokasi proyek. Ida, sapaannya, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut prihatin dengan aksi anarkis tersebut.

"Kemnaker sangat prihatin dan ikut berduka atas aksi anarkis yang menyebabkan korban jiwa dalam kejadian tersebut," ujar Ida melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Januari 2023.

Simak berita tentang Menaker hanya di Tempo.co

<!--more-->

2. DPR Sebut Pengisian Jabatan di Kementan Manipulatif: yang Salah justru Naik Pangkat

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyoal sejumlah kasus di Kementerian Pertanian. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo memiliki kinerja yang buruk sekaligus banyak masalah. Salah satu yang dipersoalkan Sudin adalah hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukan adanya kegiatan program yang bermasalah di Kementan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program food estate yang gagal di beberapa tempat.

Sudin menuding masih sering terjadi inkonsisten hingga maladministrasi, di Kementan seperti pada proses pengisian jabatan struktural di kementerian tersebut. "Sangat tidak akurat bahkan cenderung manipulatif," katanya. Ada juga, kata dia, jabatan yang diisi oleh seseorang yang tak memiliki latar belakang yang sesuai. "Salah satu contoh, si A kemampuannya tukang nipu tapi malah diangkat.”

Simak berita tentang DPR RI hanya di Tempo.co

3. 102 Daftar Pinjol Legal P2P Lending Terbaru yang Diawasi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar pinjaman online atau Pinjol legal yang bisa dipilih oleh masyarakat. Perusahaan Pinjol ini secara sah memiliki izin untuk menjalankan bisnis. Hal ini pun dilakukan demi menghindari merebaknya Pinjol ilegal yang banyak menjebak masyarakat.

Seperti diketahui, Pinjol ilegal memberikan kemudahan pinjaman dengan persyaratan yang mudah. Namun begitu, besaran bunga yang dibebankan umumnya terlalu tinggi atau di luar standar ketetapan pemerintah. Sementara, Pinjol legal menerapkan besaran bunga dan ketentuan pelunasan utang memenuhi regulasi pemerintah. OJK juga menjamin keabsahan badan usaha pinjol legal dan diakui oleh hukum.

Selama 2022, OJK telah mengumumkan ada 102 perusahaan Pinjol legal yang berizin. Perusahaan peer-to-peer lending (P2P lending) ini diawasi langsung oleh OJK. Namun, tak sedikit diantara Pinjol legal terdapat 65 perusahaan yang masih mengalami kerugian secara akumulatif.

Simak berita tentang OJK hanya di Tempo.co

<!--more-->

4. Usul Beri Subsidi Importir Kedelai, Mendag: Sama Pengusaha Saya Percaya, Kalau Bulog Lama

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Mendag Zulhas menyinggung soal subsidi selisih harga kedelai yang selama ini diberikan kepada perajin tahu tempe. Subsidi itu diberikan sebesar Rp 1.000 per kilogram untuk meredam kenaikan harga kedelai.

Namun, Zulhas menilai proses pemberian subsidi ini rumit sehingga ia mengusulkan agar subsidi itu diberikan kepada pengusaha importir. "Kalau sama pengusaha saya percaya saya. Kalau Bulog lama," ujarnya saat ditemui di Cilegon, Banten pada Ahad, 15 Januari 2023.

Zulhas menjelaskan selama ini untuk komoditas kedelai, Indonesia masih bergantung kepada impor. Sehingga ia mengajukan usulan tersebut ke dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Saya sudah usul agar subsidinya langsung aja harga ke imporitir," kata dia.

Simak berita tentang Mendag hanya di Tempo.co

5. Stok Pupuk Subsidi 1,45 Juta Ton Siap, Pupuk Indonesia: Laporkan Jual Beli Tak Sesuai Aturan

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan sudah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,45 juta ton atau setara 194 persen dari ketentuan stok minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Angka stok pupuk bersubsidi itu juga mampu memenuhi kebutuhan selama beberapa minggu ke depan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana di Jakarta, Minggu 15 Januari 2023.

Pada tahun 2023 pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp2.250/kilogram untuk pupuk urea, Rp2.300/kilogram untuk NPK, dan Rp3.300/kilogram untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao. Wijaya menegaskan pihaknya tidak segan menindak tegas distributor hingga kios yang terbukti menjual harga pupuk di atas HET.

Dia meminta masyarakat melapor jika menemukan ada pihak yang melakukan jual beli pupuk subsidi tidak sesuai aturan.

Simak berita tentang pupuk hanya di Tempo.co

<!--more-->

6. Dikritik Mendag Zulkifli Hasan Lantaran Tak Kunjung Selesaikan Impor Beras, Ini Respons Bulog

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memajukan batas waktu impor beras menjadi akhir Januari 2023, karena mulai memasuki masa panen raya. Zulhas pun mengkritik Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang tak juga menyelesaikan impor beras sesuai target, yaitu 200 ribu ton sampai akhir 2022 lalu.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum Bulog Mokhamad Suyamto kemudian buka suara soal kritik tersebut. Suyamto tak menampik pihaknya mengalami kendala dalam mengimpor beras. Namun, dia menjelaskan sebetulnya izin dari Kementerian Perdagangan menyebutkan batas waktu impor beras adalah 28 Februari 2023.

Simak berita tentang Zulkifli Hasan hanya di Tempo.co