TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin menanggapi soal terlambatnya beras impor yang didatangkan oleh Perum Bulog. Hingga kini, beras impor yang telah masuk ke Indonesia baru 120 ribu ton dari target tahap pertama sebanyak 200 ribu ton sampai akhir tahun lalu.

"Keterlambatan beras impor berdampak terhadap harga gabah dan beras di tingkat petani," ujar Nuruddin saat dihubungi pada Ahad, 15 Januari 2023.

Baca: Zulhas Putuskan Impor Beras Berakhir di Penghujung Maret 2023

Nuruddin khawatir harga beras dan gabah di level petani bakal jeblok karena pada Maret 2023 Indonesia sudah panen raya dan memasuki musim tanam kedua.

Terlebih, musim panen raya terjadi di musim puncak hujan. Biasanya saat itu, harga gabah menjadi rendah dibawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ia mencatat dari HET yang ditetapkan sebesar Rp. 4.200 per kilogram, biasanya harga gabah saat panen raya turun menjadi Rp 4.000 per kilogram. Bahkan, harga bisa lebih rendah sampai Rp 3.500 per kilogram.

Nuruddin menjelaskan penurunan harga disebabkan rendemen beras turun menjadi 45 sampai 55 persen karena faktor cuaca hujan. Ia mengatakan para pengepul beras tidak mau rugi, sehingga menekan harga gabah di tingkat petani.

Pengepul beras, kata Nuruddin, juga mengalokasikan investasi atau insentif untuk teknologi pengeringan gabah (dryer), baik dengan penggerak bertenaga listrik, solar atau biomassa.

Selanjutnya: Untuk mengantisipasi jatuhnya harga ...

<!--more-->

Untuk mengantisipasi jatuhnya harga di hasil panen petani, ia menyarankan pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur HET.

Musababnya, seluruh komponen utama pembentuk harga gabah sudah naik, yaitu biaya tenaga kerja dan harga input produksi, seperti biaya bibit, pupuk, dan obat-obatan.

Nuruddin menyarankan HET gabah kering sawah dari harga Rp 4.200 per kilogram dengan kadar air 25 persen diubah menjadi Rp 4.500 per kilogram. "Indikatornya tetap mempertahankan 30 persen keuntungan petani," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah menyerap gabah petani secara langsung atau dengan kebijakan resi gudang bagi kelompok tani yang mampu mengolah gabah menjadi beras. Kemudian ia berharap pemerintah mendorong himpunan bank milik negara (Himbara) atau bank pembangunan daerah untuk memberikan insentif kepada petani melalui kebijakan resi gudang.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto memastikan beras impor tak akan mengganggu beras hasil panen petani. Ia berujar, sesuai izin dari Kementerian Perdagangan, beras impor harus datang paling lambat 28 Februari 2023.

Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menetapkan batas terakhir impor beras adalah Maret 2023.

Baca juga: Perpu Cipta Kerja Ancam Petani Juga, Partai Buruh: Impor Beras 500 Ribu Ton Itu Buktinya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.