TEMPO.CO, Jakarta -Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja bukan hanya dianggap merugikan kaum pekerja, petani juga turut dirugikan karena ada beberapa pasal dalam UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diubah.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada tiga poin perlindungan petani yang dihapuskan dalam Perpu Cipta Kerja, diantaranya adalah soal impor ditengah masa panen.
“Dalam UU Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani, dikatakan dilarang melakukan impor ketika terjadi musim panen kira-kira begitu, nah sekarang oleh perpu pasal itu dihapus,” kata Said saat melakukan demo di kawasan patung kuda, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Baca Juga: Buruh: Perpu Cipta Kerja Membuat Pegawai Kontrak Tak Miliki Kepastian
Poin selanjutnya, kata Said, hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 2 miliar apabila impor tetap dilakukan saat masa panen juga dihapuskan. Sehingga menurut Said, Perpu Cipta Kerja ini merupakan akal-akalan pengusaha. “Jadi sekarang importir bisa seenaknya,” kata Said.
Said mengatakan hal ini pun sudah terjadi saat ini, Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog tengah mengimpor 500 ribu ton beras sebagai pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sementara pada Maret nanti akan memasuki musim panen raya.
“Terjadinya impor beras 200 ribu ton oleh menteri perdagangan bahkan rencananya 500 ribu ton itu karena mereka menggunakan UU cipta kerja (Perpu Cipta Kerja),” kata Said.
Poin terakhir yang disebutkan Said, adalah soal bank tanah. Menurutnya, ini juga sangat merugikan petani karena bank tanah dapat dengan seenaknya mengalihfugnsi lahan.
“Bank tanah itu memudahkan korporasi mengambil tanah-tanah rakyat untuk perkebunan kelapa sawit, untuk pertambangan atau pun kepentingan-kepentingan korporasi lainnya seperti properti,” kata Said.
Untuk itu, Said meminta agar seluruh pihak dapat membantu perjuangan buruh dalam melakukan aksi penolakan Perpu Cipta Kerja yang dianggap mementingkan segelintir golongan utamanya pengusaha.
“Oleh karena itu pada hari ini partai buruh menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan pada DPR pada pemerintah menolak isi perpu karena mengancam masa depan anak-anak kita dan kita sendiri,” kata Said.
Ribuan buruh kembali menggelar demonstrasi menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja Sabtu pagi.
Adapun isu yang diangkat dalam aksi tersebut sama seperti aksi-aksi sebelumnya yakni fokus pada sembilan poin inti permasalahan yang ada di dalam Perpu Cipta Kerja.
Kesembilan poin itu diantaranya terkait dengan pengaturan upah minimum, pengaturan outsourcing, pengaturan uang pesangon, pengaturan buruh kontrak, pengaturan pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengaturan tenaga kerja asing atau TKA, pengaturan sanksi pidana, pengaturan waktu kerja, dan pengaturan cuti.
Baca Juga: Aturan Baru tentang Pesangon Dianggap Merugikan Buruh, Ini Alasannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
