TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah tak ingin ada monopoli sistem berusaha pada industri. Ia menyebutkan mekanisme pasar yang harusnya diwujudkan di Tanah Air adalah pasar yang terbuka.

"Kemarin teriak-teriak tiketnya Garuda mahal. Nah, kita ada Pelita Air. Kita nggak mau industri kita dimonopoli. Market kita ini market terbuka," kata Erick dalam konferensi pers bertajuk BUMN 2023 Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia di kantornya, Senin, 2 Januari 2023.

Baca: Garuda Rampungkan Proses Restrukturisasi, Erick Thohir: Fly High Again

Ia menyebutkan, semua jenis industri, termasuk penerbangan, tidak boleh dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Dalam industri penerbangan, misalnya, ada beberapa BUMN yang menggarap segmen pasar yang berbeda.

"Kalau Garuda yang premium, Citilink di low cost, Pelita di tengah-tengah," ujar Erick.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyampaikan pihaknya bakal membuat ekosistem bisnis pariwisata. "Ekosistem itu bisa terbentuk kalau kita tidak saling curiga. Ekosistem itu terjadi kalau semua stakeholder menaruh egonya di tengah. Ini yang kita dorong," tuturnya.

Di dalam ekosistem pariwisata itu, kata Erick, nanti akan jelas pengelola bandara, tujuan wisata, hotelnya hingga moda transportasinya. Kesatuan ekosistem ini melibatkan tak hanya perusahaan pelat merah, tapi juga banyak perusahaan swasta lain yang terlibat.

"Yang namanya orang datang ke airport kan butuh taksi. Ada yang Gojek, Grab, itu kan ekosistem. Ini yang kita dorong," ucap Erick Thohir.

Selanjutnya: Erick sebelumnya menyampaikan harapannya agar ...

<!--more-->

Soal Garuda Indonesia, Erick sebelumnya menyampaikan harapannya agar perusahaan penerbangan pelat merah itu dapat memulihkan kinerjanya setelah memenuhi syarat homologasi. Adapun Garuda telah memenuhi kewajiban perjanjian perdamaian dengan para kreditur dan akan mengimplementasikannya secara efektif per 1 Januari 2023.

Seluruh rangkaian pemenuhan kewajiban homologasi, kata Erick, dirampungkan setelah right issue tuntas. Garuda juga telah menerbitkan sukuk baru.

“May Garuda fly high again, this time with sustainability and profitability (Semoga Garuda terbang tinggi lagi, kali ini dengan keberlanjutan dan profitabilitas),” ujar Erick dalam keterangannya, Sabtu, 31 Desember 2022.

Paket persyaratan homologasi perjanjian damai Garuda itu mencakup penerbitan surat utang baru dan surat utang berbasis syariah (sukuk) baru pada 28 dan 29 Desember 2022. Sebelumnya, maskapai pelat merah menerima kucuran dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun dari pemerintah.

Garuda juga menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Erick mengklaim, proses itu merupakan bagian dari restrukturisasi terbesar dan terkompleks dalam sejarah korporasi Indonesia.

AMELIA RAHIMA SARI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Proses Restrukturisasi Rampung, Begini Penjelasan Bos Garuda Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.