TEMPO.CO, Jakarta -Tahun 2022 akan segera berakhir. Sepanjang tahun ini, Tempo mencatat sejumlah beberapa nama di bidang ekonomi dan bisnis yang paling disorot publik. Mulai dari tokoh yang paling populer hingga kontroversial--memunculkan perdebatan di mata publik. Tokoh-tokoh ini muncul di pemberitaan dan paling banyak diikuti pembaca Tempo.co, yang dirangkum dalam Kaleidoskop 2022.

Berikut daftar nama-nama tersebut:

1. Luhut Binsar Pandjaitan

Awal Juni 2022, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menghebohkan publik. Sebab, dia mengatakan pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung di Kawasan Konservasi Candi Borobudur, maksimal 1.200 orang per hari.

Dia juga mengatakan kebijakan tersebut akan diiringi dengan pemberlakuan penjualan tiket dengan besaran tarif baru. Untuk turis lokal, tiket akan dijual dengan harga Rp 750 ribu per orang. “Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja,” kata Luhut di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Sabtu, 4 Juni 2022.

Sedangkan untuk wisatawan asing alias wisman, besaran tiket yang berlaku dua kali lipat lebih mahal. Wisman nantinya harus membayar US$ 100 atau sekitar Rp 1,4 juta.

Rencana itu sempat menimbulkan pro kontra. Kepala Wihara Mendut Biksu Sri Pannyavaro Mahathera angkat bicara mengenai hal tersebut.”Rakyat kecil (umat Buddha pedesaan cukup banyak) sampai meninggal pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar sangat mahal bagi mereka Rp 750.000 per orang,” kata Pannyavaro dalam siaran pers, Senin, 7 Juni 2022.

2. Muhammad Lutfi

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi salah satu tokoh yang banyak disorot publik pada pertengahan tahun 2022. Namanya terseret dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi mafia minyak goreng. Dia pun resmii dicopot dari jajaran kabinet pada 15 Juni lalu.

Selama menjabat, Lutfi disorot akibat kebijakannya tentang minyak goreng yang sering gonta-ganti. Misalnya, kebijakan minyak goreng satu harga, penerapan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), larangan ekspor CPO atau crude palm oil, hingga penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah.

Lutfi juga sempat meminta maaf akibat tak berdaya dengan mafia. Permohonan maaf itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Maret lalu. Dia mengakui bahwa kelangkaan minyak goreng ditengarai akibat ulah para spekulan dan mafia.

3. Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan alias Zulhas menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan usai dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022. Di awal masa jabatannya, Zulhas telah mengundang kontroversi. Bahkan, sampai disentil Jokowi lantaran diduga melakukan kampanye untuk anaknya saat membagikan minyak goreng gratis di Lampung.

"Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng," kata Jokowi di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Selasa 12 Juli 2022.

Pernyataan Presiden itu merespons ramainya pembicaraan mengenai aksi Zulkifli Hasan saat membagikan minyak goreng dalam acara bertajuk PANSar Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung pada Sabtu 9 Juli 2022.

Dalam kesempatan itu, Zulhas yang tengah gencar mempromosikan minyak goreng kemasan dengan harga eceran tertinggi Rp 14.000 besutan Kementerian Perdagangan bermerek Minyakita. Dalam potongan video yang beredar, Zulhas meminta warga sekitar yang datang untuk mengambil minyak goreng secara gratis di acara itu. Dia mengatakan minyak goreng itu akan dibayar oleh sang anak Futri Zulya Safitri. Dia juga secara terang-terangan meminta warga untuk memilih anaknya saat pemilu nanti.

"Diterima dari mba Futri, tepuk tangan dong ibu-ibu gratis! Tapi milih Futri ya! Oke? Nah kalau milih Futri ntar tiap dua bulan ada deh ginian (minyak goreng gratis)," kata Zulkifli.

Selanjutnya: Ahmadi Noor Supit terpilih sebagai anggota BPK 2022-2027<!--more-->

4. Ahmadi Noor Supit

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022. Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir, mengatakan politikus Partai Golkar tersebut terpilih secara aklamasi.

Hal tersebut sempat menimbulkan pro kontra. Ekonom Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian. Pasalnya, tugas BPK adalah melakukan audit dan pengawasan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran negara.

“Di sini letak masalahnya, jika yang bersangkutan aktif sebagai politisi maka bisa terjadi conflict of interest,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.

5. Elon Musk

Pemilik baru Twitter Elon Musk sempat menuai kontroversi usai menyebar wacana pemberlakukan biaya langganan kepada akun terverifikasi. Dilansir dari The Verge, Elon Musk berencana memasukkan kebijakan berlangganan ini ke dalam layanan Twitter Blue perusahaan. Layanan ini merupakan opsional dengan biaya US$4,99 atau Rp77.000 per bulan untuk mengakses fitur tambahan.

Nantinya, langganan yang lebih mahal akan diberlakukan untuk verifikasi pengguna. Twitter saat ini berencana untuk membebankan biaya US$19,99 atau sekitar Rp311.000 untuk langganan Twitter Blue yang baru.

Baru-baru ini, Elon Musk juga membuat kebijakan baru berupa penghapusan fitur yang mempromosikan hotline pencegahan bunuh diri dan sumber daya keamanan lainnya kepada penggunanya.

Eirliani Abdul Rahman, yang tergabung dalam grup penasihat konten Twitter yang baru-baru ini dibubarkan, mengatakan hilangnya #ThereIsHelp sangat membingungkan dan mengganggu. “Biasanya hal semacam itu dikerjakan secara paralel, bukan menghapusnya," katanya

6. Muhammad Adil

Bupati Meranti Muhammad Adil mengundang kontroversi usai mengatakan Kementerian Keuangan diisi oleh iblis. Sebab menurutnya, mereka hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti, tapi uangnya dihisap oleh Kemenkeu. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin.

Adil pun minta pemerintah serius memikirkan daerahnya dan mengancam akan menggugat Kementerian Keuangan. Bahkan, dia mengancam akan pindah ke negeri sebelah.

“Kalau enggak mau ngurus kami, Meranti, kasih kami ke negeri sebelah. Atau bila apa perlu Meranti ngangkat senjata. Kalau tidak bisa nanti kita ketemu di Mahkamah begitu kita gugat,” kata Adil.

Selanjutnya: Erick Thohir merancang Omnibus Law versi BUMN<!--more-->

7. Erick Thohir

Tahun ini Erick Thohir banyak menyedot perhatian publik. Hal ini salah satunya karena dia merancang Omnisbus Law versi perusahaan pelat merah. Erick akan menyederhanakan peraturan menteri yang semula 45 buah menjadi tinggal tiga.

Sejalan dengan perampingan peraturan, Erick Thohir akan menyederhanakan jumlah BUMN dalam kurun 2024-2034. Dalam cetak birunya, selama sepuluh tahun, jumlah BUMN yang semula 142 akan menjadi 30 perusahaan.

Erick juga santer menyindir jajarannya di Kementerian BUMN agar tidak berperilaku layaknya tikus yang dipersonifikasikan sebagai koruptor yang merusak tatanan negara . Dia menegaskan bakal mengumumkan daftar hitam atau blacklist terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terdeteksi korup agar tidak lagi menjabat di perusahaan pelat merah.

Di luar BUMN, Erick digadang-gang menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Namanya berada di peringkat teratas sebagai calon terfavorit menggantikan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam survei Indikator Politik Indonesia.

Orang dekat Erick bercerita, semula pemilik Mahaka Group itu awalnya tak berminat maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Namun setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, dorongan agar Erick berlaga dalam KLB PSSI kian kencang. Orang dekatnya mengatakan bahwa Erick akhirnya setuju untuk menjadi calon pemimpin federasi sepak bola Indonesia.

Namun dalam wawancara tertulis dengan Tempo, Erick menyatakan masih akan fokus mengurus pekerjaannya sebagai Menteri BUMN. “Jika melihat posisi hari ini, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri BUMN, saya fokus pada tugas yang ada,” ujar Erick.

8. Taufik Hendra Kusuma

Taufik Hendra Kusuma menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajeman Risiko Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia sejak 31 Agustus 2022. Namun ternyata, Taufik tersandung kasus dan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaaan beberapa bank pada PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Beton Precast.

Taufik telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Kamis, 14 Desember 2022. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020 Haris Gunawan dan Komisaris PT Pinnacle Optima Karya Nizam Mustafa.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejakaan Agung Kuntadi menyebut Taufik dan Haris—bersama tersangka sebelumnya, Bambang Rianto—secara melawan hukum bersama-sama menyejutui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

“Guna menutupi perbuatan tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah digunakan untuk pembayaran utang vendor yang belakangan diketahui fiktif,” ujar Kuntadi, Kamis, 14 Desember 2022, dikutip dari Antara.

9. Johny Gerrad Plate

Menkominfo Johnny Plate sempat menyedot perhatian publik pada Juli-Agustus 2022. Hal ini setelah Kominfo memblokir sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo.

Namanya sempat menjadi bulan-bulanan warganet di Twitter, seiring munculnya tagar #blokirKominfo yang menjadi trending topic. Banyak warganet yang menentang kebijakan pemblokiran tersebut. Salah satu alasannya karena pendaftaran PSE bisa melanggar ruang privat masyarakat.

Namun, Plate menampik bahwa pendaftaran PSE tersebut bakal melanggar ruang privat data pribadi masyarakat. Sebab, pedaftaran itu tidak bersinggungan dengan data pribadi pelanggan PSE.

"Sekali lagi, ini adalah penegakan hukum di dalam negeri, ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Kominfo mendorong dan memberikan dukungan yang kuat atas industri kreatif nasional dan membangun inovasi-inovasi nasional kita khususnya para milenial di ruang-ruang digital,” ucap Plate, 1 Agustus 2022.

10. Budi Karya Sumadi

Di penghujung tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuai kontroversi usai melempar rencana pembedaan tarif KRL untuk penumpang kaya dan miskin. Dia mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL, termasuk penerapan harga tiket KRL khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pun menilai wacana pembedaan tarif KRL sebagai ide absurd. Menurutnya, subsidi angkutan umum massal seperti KRL sudah tepat sasaran.

"Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp 80 juta pada pengguna mobil listrik? Subsidi BBM untuk kendaraan pribadi mau disebut apa?" ujar Tulus ketika dihubungk Tempo, Kamis, 29 Desember 2022.

Alih-alih membedakan kelas penumpang, Tulus mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Sebab, mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Merespons rencana terebut, KRL Mania bahkan meminta Presiden Jokowi untuk menegur Budi Karya. KRL Mania tidak setuju dengan rencana tersebut.

“KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim,” kata Koordinator KRL Mania Nur Cahyo lewat keterangan tertulis, 29 Desember 2022.

RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO | M. HENDARTYO | M. HATTA MUARABAGJA | CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca Juga: Kaleidoskop 2022: Proyek Jumbo Bertumpuk Masalah, dari Kereta Cepat hingga Korupsi BTS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.