TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Investasi merilis peta jalan hilirisasi investasi strategis. Sekretaris Utama BKPM Ikmal Lukman mengatakan peta jalan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di Indonesia.

"Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam merupakan salah satu dari lima agenda besar pemerintah Indonesia. Sesuai arahan presiden, kita didorong untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas melalui hilirisasi dan industrialisasi," kata dia dalam keterangan tertulis pada Kamis, 29 Desember 2022.

Penyusunan peta jalan hilirisasi telah dimulai sejak Juni 2022. Ikmal berujar, kementeriannya sudah membentuk Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis untuk mendorong realisasi hilirisasi investasi di Indonesia.

Baca: Jokowi Juga Larang Ekspor Bauksit Bersih, Harus Diolah di Indonesia

Melalui hilirisasi, kata dia, lapangan pekerjaan yang lebih luas akan terbuka. Ekspor pun akan meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Peta jalan hilirisasi itu meliputi delapan sektor yang terdiri atas 21 komoditas terpilih. Delapan sektor hilirisasi ini adalah minyak bumi, gas bumi, mineral, batu bara, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

Ikmal menuturkan kajian yang dimuat dalam peta jalan itu meliputi tujuh aspek, di antaranya kebijakan, hulu, industri, rantai pasok dunia, infrastruktur kawasan, analisis risiko, dan rekomendasi kebijakan. "Arah hilirisasi ini kami buat scoring (penilaian), jadi ada formulasi untuk mengetahui mana hilirisasi yang terbaik," ucapnya.

Ia berharap, peta jalan hilirisasi investasi strategis mampu memberikan proyeksi yang tepat pada masa mendatang. Adapun Kementerian Inevstasi mencatat terjadi peningkatan tren realisasi investasi yang cukup signifikan sejak dilaksanakannya hilirisasi di Indonesia. Ikmal menyebutkan nilai industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat 90,7 persen dari Rp 61,6 triliun menjadi Rp 117,5 triliun.