TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius membeberkan alasan pemerintah menambah besaran anggaran kredit usaha rakyat (KUR) tahun depan menjadi Rp 460 triliun. Ia menuturkan keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan peralihan dari pandemi ke endemi.

"Beranjaknya dari pandemi ke endemi ini tentunya pengusaha memerlukan pinjaman-pinjaman perbankan dan KUR. Makanya ini dinaikkan tahun depan," kata dia dalam konferensi pers kinerja dan outlook Kemenkop UKM di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 26 Desember 2022.

Meski menuju endemi, pelaku usaha masih akan menghadapi tantangan pada 2023. Ancaman krisis global diperkirakan bakal memperburuk kondisi dunia usaha saat ini. Sehingga, pemerintah harus berperan memperluas penerimaan KUR.

Selain itu, bantuan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kata Yulius, perekonomian dalam negeri dapat terus berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Baca juga: Produksi Minyak Makan Merah Tertunda, Teten: Regulasi Penyaluran Belum Ada

Yulius melanjutkan, faktor tingginya kenaikan inflasi menjadi alasan pemerintah mengerek anggaran KUR 2023. Upaya itu bertujuan untuk menstabilkan ekonomi di tengah ancaman resesi global tahun depan. Kareanya, ia menuturkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan untuk menaikan pinjaman perbankan maupun KUR sebesar 30 persen.

"Di sini peran KUR lah yang akan kita dorong untuk memberikan akses pembiayaan kepada dunia usaha," ucap dia.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor juga mendorong kebijkan pemerintah soal pemberian KUR. Setelah mendapatkan suntikan modal dari KUR, ia berharap perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut agar bangkit kembali dan menyiapkan penyerapan tenaga kerja ke depan.

Kemenkop dan UKM akan melakukan perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR Klaster untuk mendorong UMKM naik kelas menjadi industri. Sebab, UMKM akan bekerja sama dengan usaha besar dan menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri sehingga ada kepastian market. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan kualitas produksi mereka.

"Jadi dengan KUR kluster, UMKM bisa mendorong kemitraan antara usaha besar dengan UMKM, atau UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok,” ujar Teten.

Tercatat per hari ini, penyaluran KUR Klaster telah mencapai Rp 4,8 triliun dari target Rp 4,9 triliun. Teten mengatakan, dana tersebut telah didistribusikan kepada 1,39 juta debitur. Adapun UMKM yang sudah terhubung ke rantai pasok industri baru sebesar 7 persen dan UMKM yang sudah terhubung dalam global value chain sudah mencapai 4,1 persen.

Dengan adanya KUR klaster ini, Teten berharap terjadi kemitraan yang mutualisatik antara perusahaan besar dan UMKM. “Saya kira ini cukup bagus, karena dengan KUR klaster setiap pelaku usaha bisa mengakses sampai Rp 500 juta, jadi ini punya potensi untuk mendorong UMKM meningkatkan kapasitas usahanya,” tutup Teten.

Baca Juga: Teten Ajak NU Bentuk Koperasi Syariah Agar Tak Jalan Sendiri-sendiri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.