TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid berpendapat Indonesia perlu belajar dari negara lain soal pemberian insentif kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik di beberapa negara di Eropa, kata dia, lebih maju karena pemerintah memberikan insentif dalam jumlah besar.

“Contohnya berdasarkan data International Energy Agency (IEA), negara-negara Eropa memberikan insentif mencapai Rp 187 triliun,” ujar dia kepada Tempo seperti dikutip pada Ahad, 25 Desember 2022.

Sedangkan di Cina, Arsjad menambahkan, pemerintah setempat mengucurkan insentif hingga Rp 180 triliun. Di lingkup regional ASEAN, negara yang menjadi kompetitor Indonesia, yaitu Thailand, juga diberi insentif kendaraan listrik oleh pemerintah setempat.

Menurut Arsjad, besaran insentif kendaraan listrik di masing-masing negara berbeda karena disesuaikan dengan kebijakannya. Namun menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu berfokus terhadap persoalan ini karena negara ingin mempercepat penggunaan mobil atau motor listrik demi transisi energi.

Baca juga: Bos Kadin Yakin Insentif Kendaraan Listrik Muluskan Target Produksi 400 Ribu Mobil pada 2025

“Saya pikir kebijakan insentif yang diambil ini cukup sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” tutur Arsjad.

Sebelumnya, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi untuk pembelian mobil listrik senilai Rp 80 juta. Selain mobil, pemerintah akan memberikan subsidi untuk motor listrik sebesar Rp 8 juta dan motor konversi Rp 5 juta.

Tak hanya itu, pembeli mobil hybrid bisa mendapat potongan Rp 40 juta. Insentif itu hanya berlaku pada kendaraan listrik yang dibuat di pabrik Indonesia.

Arsjad pun mendukung kebijakan insentif atau subsidi kendaraan listrik karena bisa mendorong ekonomi dan industrialisasi. Menurut dia, dengan insentif itu, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses kendaraan listrik yang harganya kini masih mahal.

Artinya, dia melanjutkan, pemerintah akan bisa membeli kendaraan listrik dengan harga lebih mahal. Selain itu, kebijakan insentif dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target nol emisi.

“Kami ingin antara satu kebijakan dengan kebijakan lain saling berkaitan dan menjadi lebih komprehensif dalam mendukung transisi energi menuju net zero carbon,” tutur Arsjad.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menuturkan kebijakan insentif kendaraan listrik tersebut masih dalam tahap finalisasi. Selain untuk kendaraan pribadi, Jokowi juga mengatakan insentif berpeluang diberikan kepada angkutan umum.

Namun, jumlahnya bakal berbeda dengan mobil listrik, mobil hybrid, dan motor listrik. "Nanti kalau sudah ada hitung-hitungannya final keputusan ini, final betul baru akan kita sampaikan," katanya.

Baca juga: Kadin Usul Porsi Pembagian Insentif Kendaraan Listrik: Mobil, Bus, Lalu Motor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.