TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menilai kebijakan perdagangan Indonesia perlu lebih terbuka di tahun depan. Tujuannya, agar produk Indonesia bisa semakin diterima dan mampu bersaing di pasar internasional.

"Kebijakan perdagangan terbuka dan minim hambatan non-tarif dapat membantu memberikan nilai tambah pada produk nasional lewat bahan baku berkualitas yang pada akhirnya akan menggerakkan industri nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 23 Desember 2022.

Menurut Hasran, penerapan langkah-langkah non-tarif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan keterlambatan datangnya bahan baku. Selain itu juga berimbas pada kenaikan biaya produksi hingga akhirnya mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Sementara itu, masih banyak produk Indonesia yang membutuhkan bahan baku tetapi tidak dapat disediakan dari dalam negeri secara efisien. Alhasil, pemenuhannya perlu dilakukan lewat impor. Kerena itu, pembatasan terhadap impor yang berlebihan tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Wacana pembatasan impor, tuturnya, perlu pertimbangan mendalam. Di satu sisi, pembatasan impor dilakukan terkait adanya kekhawatiran soal defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, rencana pembatasan impor bisa menjadi bumerang untuk pemerintah. Salah satu dampak yang berpotensi terjadi akibat pembatasan impor adalah menurunnya kualitas dan tingkat kompetitif produk Indonesia.

Selain itu, Hasran menyarankan Indonesia perlu beralih ke produk-produk jadi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Untuk itu, kebijakan yang bersifat proteksionis harus dilonggarkan terutama untuk akses bahan baku industri.

Dengan mendapat akses bahan intermediate yang berkualitas tinggi dan lebih terjangkau, perusahaan akan lebih efisien dalam menghasilkan produk jadi yang berkualitas. "Ini berarti kebijakan yang selama ini dikampanyekan perlu dievaluasi kembali," ucap Hasran.

Memasuki 2023 juga, Indonesia juga dinilai perlu meninjau ulang efektivitas kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Terutama untuk industri-industri yang berteknologi tinggi. Hasran menuturkan membangun industri hulu memang bagus untuk pemanfaatan sumber daya alam. Namun, jika cara yang dipakai adalah TKDN, hal itu bisa mengorbankan industri hilir terutama sektor manufaktur berteknologi tinggi.

Ada banyak cara untuk meningkatkan value added di Indonesia selain TKDN. Salah satunya adalah kebijakan yang bersifat insentif. Terlebih lagi, dengan sumber daya yang terbatas, menurut dia, tidak mudah bagi Indonesia untuk fokus pada industri hulu dan hilir dalam waktu yang sama.

Baca Juga: Kemendag Luncurkan Aplikasi Catat Aku, Lebih dari Arsip Perjanjian Perdagangan Internasional

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.