Soal Pencabutan PPKM, Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5 Persen

Kamis, 22 Desember 2022 16:32 WIB

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 November 2022. (Rr Ariyani | Tempo)

TEMPO.CO, Jakarta -Guberunur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai rencana kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berdampak positif ke ekonomi Indonesia. Sebab, mobilitas manusia akan meningkat, diikuti peningkatan aktivitas ekonomi dan keuangan.

“Tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” kata Perry dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis, 22 Desember 2022.

BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mendekati batas atas perkiraan BI, yakni sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen. Namun pada 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan dan berada di kisaran titik tengah 4,5 persen hingga 5,3 persen atau sekitar 4,9 persen.

“Nah, kami akan memantau dampak mobilitas masyarakat setelah PPKM. Kalau konsumsi terus meningkat akibat pencabutan PPKM, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di sekitar 5 persen,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi sinyal untuk menghentikan segala bentuk pembatasan sosial Covid-19 yang diterapkan dalam PPKM. Kepala negara menyebut PPKM kemungkinan akan dihentikan akhir tahun ini.

Advertising
Advertising

Setelah dikonfirmasi, Jokowi mengatakan masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Termasuk, kajian dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19.

"Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Sehingga, kata Jokowi, dirinya bisa menyiapkan Keputusan Presiden mengenai penghentian PPKM, hingga kebijakan lain seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Kita harapkan segera, sesudah saya dapatkan (kajian) dalam minggu-minggu ini," kata dia.

Airlangga ikut hadir dalam konferensi pers ini. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dirinya sudah melaporkan ke presiden mengenai kesiapan Indonesia untuk menghentikan PPKM. Sudah hampir satu tahun, kata dia, kasus Covid-19 di Indonesia bergerak. "Artinya berdasarkan kriteria dari WHO (World Health Organization) di level satu," kata dia.

Sehingga sebetulnya, kata Airlangga, Indonesia sebetulnya sudah berubah status dari pandemi menjadi endemi. Tapi untuk menyatakan PPKM dihentikan, Airlangga menyebut Kementerian Kesehatan nantinya akan lebih dulu menggelar sero survei. "Insyaallah ini bisa dilakukan,"

RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO

Baca Juga: Jokowi Beri Sinyal PPKM Berakhir Tahun Ini, Apindo: Kegiatan Ekonomi akan Lebih Tinggi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi

1 menit lalu

Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi

Atas pencapaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Diajak Foto bersama Lawrence Wong, PM Singapura Selanjutnya

2 menit lalu

Momen Prabowo Diajak Foto bersama Lawrence Wong, PM Singapura Selanjutnya

Peristiwa foto bersama Prabowo dan Lawrence itu terjadi di sela pertemuan tingkat tinggi PM Singapura Lee Hsien Long dan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi, Prabowo, Lee Hsien Long dan Pengganti PM Singapura Duduk Bersama

1 jam lalu

Kala Jokowi, Prabowo, Lee Hsien Long dan Pengganti PM Singapura Duduk Bersama

Kebersamaan Jokowi, Lee Hsien Long, Prabowo, dan Lawrance dalam satu meja menjadi sinyal keberlanjutan kemitraan dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ

1 jam lalu

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

1 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Didampingi Prabowo, Jokowi Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Bogor

1 jam lalu

Didampingi Prabowo, Jokowi Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Bogor

Pertemuan Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long merupakan yang terakhir sebelum keduanya memasuki masa purna tugas.

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

2 jam lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

3 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

5 jam lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

15 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya