TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menanggapi soal pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merusak citra Indonesia.

Bhima menjelaskan OTT adalah salah satu taktik yang bisa dilakukan untuk mengentaskan masalah korupsi. Jika pencegahan korupsinya baik, maka OTT akan berkurang secara alamiah. Karena itu, seharusnya pemerintah bukan fokus pada pengurangan OTT, tetapi menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah sumber masalah korupsi. "Logikanya jangan dibolak-balik," tutur Bhima saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 Desember 2022.

Baca: Luhut Kembali Singgung OTT KPK: Tidak Bagus Buat Negeri Ini, Jelek Banget Gitu

Terlebih, ia menilai masalah korupsi memang selalu menjadi tantangan daya saing nomor satu di Indonesia. Sebab negara dengan tingkat korupsi yang tinggi akan berkorelasi dengan rendahnya realisasi investasi.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menuturkan OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi. Menurut dia, digitalisasi dan e-katalog lah yang mampu mendorong transparansi anggaran.

Bukan kali pertama Luhut singgung OTT KPK

Ini bukan pertama kalinya Luhut menyinggung soal OTT KPK. Pada 13 April 2021, Luhut pun mengungkapkan pendapat serupa. Menurutnya, OTT KPK tidak membuat koruptor jera. Meski lembaga anti-rasuah gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi.

Dia menyebut upaya yang paling tepat untuk menekan angka korupsi adalah melakukan pencegahan. Luhut mengaku Kemenko Marves telah melakukan digitalisasi di berbagai sektor esensial, seperti pelabuhan, industri ekstraktif, dan tata-kelola minerba, serta pengadaan barang dan jasa. Dengan digitalisasi, ia mengklaim permasalahan pelabuhan berhasil dibenahi di 14 pelabuhan utama sepanjang 2021-2022.

Untuk pengadaan barang dan jasa, Luhut mengatakan pemerintah telah menerapkan e-katalog. Di sana tersedia 2,3 juta item produk untuk dibelanjakan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dia menargetkan Rp 400 triliun produk dalam negeri harus masuk dalam e-catalogue tahun ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menurut Luhut, jumlah tersebut sama dengan penyediaan dua juta lapangan kerja dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 1,7 persen. “Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” tutur Luhut.

RIANI SANUSI PUTRI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Sebut Kecelakaan pada Proyek Kereta Cepat karena Human Error, Luhut Pastikan Target Tak Molor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.