TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerimanya secara simbolis.

“Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022.

Baca: Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Sri Mulyani, kementerian dan lembaga tersebut akan merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023. Dan kementerian lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.

Keempat belas kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan. Selain itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian.

“Serta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Negara,” kata Sri Mulyani.

Sementara kepala negara mengatakan, startegi besar dalam merespons tantangan ekonomi global adalah dengan menempatkan APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Dia meminta agar seluruh kepala daerah melakukan secara riil terhadap sumbernya, baik distribusi maupun pasokan yang ada di daerah masing-masing.

“APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” tutur Jokowi.

Baca juga: Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.