TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebutkan realiasi keuangan yang dikelola kementeriannya. Hingga 26 November 2022, angka realisasi keuangan sebesar Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun. Realiasi fisiknya sebesar 75 persen.

“Langkah-langkah pengakhiran tahun anggaran 2022 pertama mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk penanganan bencana,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2022.

Baca: Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepatan penyelesaian infrastruktur dengan progres tinggi yang harus selesai pada akhir 2022. Kementerian PUPR, kata dia, akan merujuk ke surat edaran (SE) Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terdampak atas kenaikan harga BBM dan atau aspal pada tahun anggaran 2022.

“Dalam rangka penyusunan harga dan penyesuaian nilai kontrak yang terdampak kenaikan harga BBM ini,” ucap Basuki.

Menurut Basuki, kenapa progres penyerapan anggaran masih di bawah target 2022, karena adanya dampak dari keadaan ekonomi di Indonesia terutama masalah kenaikan harga BBM. Sehingga penyedia jasa terutama untuk jalan itu menunggu ada eskalasi atau tidak. “Jadi mereka ngerem. Setelah ada SE itu, kita urus, dan mereka sekarang jalan kembali,” kata dia.

Dia pun menjelaskan memang sudah ada kontraktor yang putus kontraknya karena berhenti. Namun, lainnya sebagian besar sudah bisa dibantu dengan eskalasi, termasuk dengan adanya surat edaran LKPP.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan, eskalasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuagan Tahun 2021. Pada saat itu LKPP-nya, dia berujar, belum ada pengurusnya. Tetapi sekarang Kementerian Keuangan menyerahkan kepada LKPP

“Kemudian menjadi SE LKPP. Ini sudah bisa dipakai dasar untuk melakukan eskalasi dan sekarang sedang dilakukan prosesnya termasuk revisi dipanya,” tutur Basuki.

Anggaran yang sudah digunakan, Basuki melanjutkan, di antaranya untuk program padat karya tunai realisasi keuangan saat ini sebesar Rp 12,97 triliun atau 85,8 persen dari total pagu anggaran Rp 15,11 triliun dan menyerap tenaga kerja 661.000 orang atau 80,8 persen dari target 798.000 orang.

“Prognosisnya penyerapan tahun anggaran 2022 sebesar 96,04 persen dengan menyisakan potensi sisa anggaran sebesar Rp 4,81 triliun. Terutama pada Ditjen Sumber Daya Air sebesar sebesar Rp 1,39 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,53 triliun,” tutur Basuki.

Baca: PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini