TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.

Dengan begitu, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penentuan upah minimum karena belum memasukkan komponen dampak kenaikan inflasi. Lewat video YouTube yang diunggah pada Sabtu, 19 November 2022, Menaker Ida menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.

Baca: Aturan Upah Minimum 2023 Dinilai Tak Bisa Jamin Daya Beli Buruh, Berikut Simulasinya

"Penetapan upah minimum melalui formula PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dapat mengakomodasi dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat karena upah minimum tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang," kata Ida seperti dikutip dari pernyataannya di YouTube, Sabtu, 19 November 2022.

Penetapan UMP diundur

Adapun waktu penetapan dan pengumuman UMP mundur dari jadwal semula per 21 November 2022 menjadi paling lambat adalah Senin, 28 November 2022. Begitu juga UMK yang sedianya diumumkan paling lambat 26 November 2022, diundur menjadi maksimal 7 Desember 2022.

Pemerintah daerah diharapkan mempunyai memiliki waktu yang cukup untuk menghitung upah minimum sesuai dengan formula baru dan pada akhirnya resmi mengumumkan UMP dan UMK yang berlaku pada tahun depan.

Dengan memperhitungkan komponen dampak inflasi, Kemnaker sudah memutuskan jika kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 maksimal sebesar 10 persen.

Kenaikan UMP tak boleh lebih dari 10 persen itu telah mempertimbangkan kondisi sosial ekononmi di setiap daerah. Formulasi penghitungannya berdasarkan pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Dengan penetapan itu, bagaimana estimasi UMP di 34 provinsi pada tahun 2023 jika maksimal kenaikannya dipatok 10 persen?

Berikut rincian estimasi UMP tersebut (dalam rupiah):

Sumber: Data 2023 dari hasil perhitungan kenaikan maksimal 10 persen UMP 2022

Dengan perhitungan tersebut, diketahui UMP tertinggi adalah di DKI Jakarta sebesar Rp 5,1 juta dan yang terendah adalah di Jawa Tengah Rp 1,99 juta. Sebelumnya UMP pada tahun 2022 masing-masing di DKI Jakarta dan Jawa Tengah sebesar Rp 4,6 juta dan Rp 1,8 juta.

Tak menjamin daya beli naik

BPJS Watch pesimistis Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023, dapat menjamin daya beli buruh terjaga di tengah ancaman krisis dan lonjakan inflasi tahun depan. Pasalnya, aturan itu muncul dari formula baru perhitungan upah minimum yang salah satu unsurnya dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Permenaker Nomor 18 ini belum otomatis memastikan daya beli buruh tidak turun di 2023. Ini bisa terjadi karena adanya faktor alpha yang dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar pada Ahad, 19 November 2022.

Seperti diketahui, beleid tersebut menetapkan formula perhitungan kenaikan upah minimum 2023 sebagai berikut berdasarkan upah minimum tahun berjalan UM(t) ditambah dengan penyesuaian nilai upah minimum yang sebelumnya telah lebih dulu dikalikan dengan UM(t).

Adapun nilai upah minimum merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha). Timboel menduga formula ini bisa menyebabkan kenaikkan UMP 2023 tidak otomatis lebih tinggi dari inflasi 2023.

RIANI SANUSI PUTRI | BISNIS

Baca juga: Kemnaker: Batas Pengumuman Besaran Upah Minimum 2023 di Daerah Diperpanjang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini