Mundur dari Rencana Semula, Indonesia Ditargetkan Jadi Negara Maju pada 2043

Kamis, 3 November 2022 16:29 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia ditargetkan menjadi negara maju pada 2043. Target itu mundur dari semula, yaitu pada 2036-2038.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Ichsan Zulkarnaen mengatakan target tersebut mundur lantaran seluruh negara termasuk Indonesia terdampak pandemi Covid-19 selama tiga hampir tahun ini.

"Kita akan keluar dari middle income trap pada 2043,” ucapnya dalam webinar Indonesia Development Talk 8, Kamis, 3 November 2022.

Baca: Jika Ekonomi Tak Tumbuh 6 Persen, RI Bisa Disalip Filipina dan Vietnam Jadi Negara Maju

Pemerintah, tuturnya, akan mengejar target pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada 2043 sebesar US$ 15.287 atau tumbuh dari target pada 2040, yakni US$ 11.332.

Advertising
Advertising

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, membangun infrastruktur, penyederhanaan aturan dan birokrasi, serta melakukan transformasi ekonomi. Pemerintah juga menyatakan akan memperbaiki iklim investasi. Ia menyebutkan target realisasi investasi tahun depan mencapai Rp 6.534,3 triliun.

Sebanyak 83,6 persen di antaranya atau senilai Rp5.368,6 triliun diharapkan berasal dari pelaku usaha. Sementara 9,8 persen atau senilai Rp640,8 triliun bersumber dari investasi pemerintah, dan 8 persen atau Rp525 triliun berasal dari investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah juga menargetkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi pada program berskala besar akan menjadi fokus pemerintah, khususnya pada sektor manufaktur. Selain itu, sektor hilir dan sektor medis akan menjadi prioritas pemerintah karena berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Langkah lainnya yang akan dilakukan pemerintah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja adalah meneruskan reformasi birokrasi dan memberikan insentif atau juga relaksasi bagi investor sektor strategis tersebut.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Serapan Belanja Daerah 53,4 Persen, Sri Mulyani Minta Pemda Juga Berinovasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

11 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Pasca Pandemi, Gaya Belanja Offline Tetap Digemari Masyarakat

5 hari lalu

Pasca Pandemi, Gaya Belanja Offline Tetap Digemari Masyarakat

Riset menyatakan bahwa preferensi konsumen belanja offline setelah masa pandemi mengalami kenaikan hingga lebih dari 2 kali lipat.

Baca Selengkapnya

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

5 hari lalu

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

5 hari lalu

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

6 hari lalu

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kain batik pada hari terakhirnya di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April kemarin.

Baca Selengkapnya

Apa Kata Pengamat Ekonomi jika Konflik Iran-Israel Berlanjut bagi Indonesia?

10 hari lalu

Apa Kata Pengamat Ekonomi jika Konflik Iran-Israel Berlanjut bagi Indonesia?

Konflik Iran-Israel menjadi sorotan sejumlah pengamat ekonomi di Tanah Air. Apa dampaknya bagi Indonesia menurut mereka?

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

12 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya