TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah turut berupaya menggenjot serapan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Hubungan pusat dan daerah seharusnya juga tidak hanya didikte oleh transfer APBN ke daerah," ujarnya dalam Pelantikan Pejabat di Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 1 November 2022. "Tapi pemerintah daerah juga bisa meningkatkan kualitas pengelolaan APBD termasuk melalui inovasi untuk pembiayaan."

Per akhir September 2022, serapan belanja APBD baru mencapai 53,4 persen. "Serapan belanja APBD baru 53,4 persen, lebih kecil dari tingkat pusat. Sehingga kita perlu terus dorong efektivitas dan kualitas belanja daerah,” ujarnya.

Baca: Hari Oeang Ke-76, Sri Mulyani: Tak Boleh Kemenkeu Jadi Sumber Masalah, Kompetensi Harus Terus Diasah

Serapan APBD perlu didorong, kata Sri Mulyani, agar daerah mencapai target-target pembangunannya. Sejumlah target pembangunan daerah yang dimaksud meliputi penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat tercapai.

Yang tak kalah penting, menurut bendahara negara ini, adalah aturan turunan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dapat segera dibuat oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman yang baru dilantik.

Dengan pengalaman Luky Alfirman yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Sri Mulyani berharap, penggunaan APBD untuk pembangunan hijau di daerah bisa akan segera terealiasai.

Menanggapi hal itu, Luky mengatakan akan terus mendorong serapan APBD dalam dua bulan terakhir 2022. Ia menyatakan bakal berfokus melanjutkan pembuatan aturan turunan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD.

Selanjutnya: "Ada beberapa concern agar transfer ke daerah tidak berhenti di sana, tapi.."

<!--more-->

“Ada beberapa concern kita juga agar transfer ke daerah tidak hanya berhenti di sana, tapi ada hasilnya seperti apa, untuk penurunan stunting, peningkatan pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan,” ucap Luky lebih lanjut menanggapi permintaan Sri Mulyani tersebut.

Pada Jumat pekan lalu, Sri Mulyani menyebutkan soal dana sekitar Rp 1.200 triliun dalam APBN untuk belanja negara belum terserap. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bakal memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.

"Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.

Sedangkan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai belum teserapnya anggaran belanja itu tidak baik bagi perekonomian negara. Padahal, periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi. “Ya sebenarnya buat perekonomian Indonesia tidak baik,” ujar Bhima melalui sambungan telepon pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Alasannya, Bhima melanjutkan, karena anggaran pemerintah saat ini sedang surplus. Surplus APBN itu bila tidak segera disalurkan kembali ke masyarakat, berarti pemerintah menumpuk uang. Padahal dengan uang itu bisa mendatangkan efek berganda terhadap ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan salah satu efeknya adalah penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, perlindungan sosial yang seharusnya lebih besar dan cepat cair, tidak berputar ke masyarakat. Itu juga bisa membuat kementerian lembaga berlomba-lomba melakukan perjalanan dinas di akhir tahun. “Betul nanti ada perilaku begitu, bikin acara macam-macam,” tutur Bhima.

ANTARA | KHORY ALFARIZI

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Belanja Negara 1.200 T Belum Terserap, Ekonom Ingatkan Modus Perjalanan Dinas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.