TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan saat ini pemerintah berinisiatif mendorong perkembangan ekonomi biru di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Blue Finance Instruments Development Guideline).

Instrumen tersebut semaking penting, kata Suharso, agar tercipta perekonomian Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Sebab, pembanguna ekonomi biru yang berkelanjutan bisa berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari kegiatan berbasis laut.

“Yang kemudian dapat disalurkan kembali untuk konservasi laut, mendorong mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir,” ujar Suharso di Kantor Bappenas pada Selasa, 1 November 2022.

Baca: Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

Dia menilai konsep ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Di antaranya melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem.

Suharso menekankan inti dari ekonomi biru adalah pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan bagian sekaligus pengayaan dari Ekonomi Hijau dengan semboyan “Blue Sky – Blue Ocean”. “Di mana ekonomi dapat bertumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru."

Selain itu, Suharso menuturkan, ekonomi biru juga akan menjadi landasan strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dia berharap, transformasi melalui inisiatif ekonomi biru bisa mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif yang menjadi model pengembangan industri kelautan berkelanjutan.

Dia pun menjelaskan pemerintah berkomitmen dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Sebagai kunci utama dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan,” ucap dia.

Sementara Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru merupakan hasil dari kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta stakeholder terkait. Tujuannya untuk mempercepat dan mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mengejar pencapaian target SDG’s.

Suharso mengatakan pemerintah menyadari kebijakan keberpihakan diperlukan, karena tantangan pendanaan di masa depan akan semakin berat. "Karena itu langkah awal kita adalah memantapkan upaya pembangunan ekonomi biru dengan mempersiapkan landasan yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia ke depan,” tutur doa.

Saat ini, Suharso menuturkan, memang telah ada instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021. Instrumen itu berhasil mengumpulkan hingga 500 juta Euro dan juga penerbitan obligasi “Green Sukuk” senilai US$ 1,2 miliar pada 2018.

Dana tersebut, kata Suharso, telah membiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, tapi belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan. “Harapannya melalui Pendanaan Biru ini nanti bisa dikembangkan berbagai instrumen pendanaan inovatif yang bisa menyempurnakan berbagai instrumen yang telah ada saat ini,” tuturnya.

Baca juga: Bappenas Terbitkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru untuk Pembangunan Ekonomi RI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini