Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (tengah) dan Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) meninjau kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis 6 Oktober 2022. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai sebagai salah satu lokasi kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa semua pembangunan infrastruktur baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN harus sudah selesai pada semester pertama 2024.
"Semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 di Jakarta, Senin 31 Oktober 2022.
Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat. "Sehingga itulah menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," katanya.
Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI.Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 - 2024. ," kata Basuki.
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins). Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024.
Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
