TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Bank Dunia dalam mewujudkan program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sejumlah daerah.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program National Affordable Housing Program (NAHP) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Iwan mengungkapkan bahwa salah satu lokasi pelaksanaannya berada di Kabupaten Tangerang, Banten sebanyak 564 unit rumah dengan nilai bantuan sebesar Rp11,28 miliar.
"Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022.
Baca: Menteri PUPR: Pembangunan Infrastruktur Harus Beradaptasi dengan Perubahan Iklim
Iwan menegaskan bahwa pemerintah bersama Bank Dunia ingin agar program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia bisa berjalan dengan baik, salah satunya dengan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat miskin.
Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad menjelaskan Program BSPS NAHP sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Adanya rumah yang layak huni diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong masyarakat hidup sehat bersama keluarga.
Arsyad juga menyatakan telah kunjungan lapangan ke penerima bantuan BSPS dalam rangka Implementation Support Mission NAHP ke-14 di Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala Project Implementation Unit (PIU) NAHP, Chandra R.P Situmorang, menerangkan dalam pelaksanaan program BSPS di Tangerang tersebut, pihaknya mendorong terwujudnya integrasi program dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemda dan Baznas, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin menjadi lebih layak huni sebanyak 19 unit.
"Data penerima bantuan untuk penanganan kemiskinan ekstrem inj kami dapatkan dari BKKBN. Kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria program," papar Chandra.
Practice Manager, Urban Resilience and Land Practice Bank Dunia, Ming Zhang menjelaskan, dari hasil kunjungan lapangan ini pihaknya menilai pelaksanaan BSPS NAHP sudah tepat sasaran yakni menyasar masyarakat miskin, sedangkan peningkatan kualitas rumah sangat diperlukan agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang layak huni.
"Kami sangat puas dan menilai hasil pembangunan lewat Program BSPS NAHP ini sudah tepat sasaran. Selain itu kami harap program ini bisa terus berlanjut dan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi kemiskinan ekstrem," kata dia.
Baca: PUPR Tangani Sejumlah Infrastruktur Terdampak Bencana Badai Seroja dan Banjir di NTT dan NTB
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
