TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat 86 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usaha. Kemudian 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet.

"Untuk itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melalui keterangan tertulis pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Ia menyoroti pentingnya keamanan data. Terutama upaya pemerintah dalam memberikan keamanan dalam proses onboarding digital UMKM sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan data, penipuan, dan lainnya.

Terlebih, menurut Teten adaptasi transformasi digital kini menjadi kunci bagi UMKM agar lebih resilien. Teten berujat saat ini Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan ekonomi digutal yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri. Ia pun menyoroti perlindungan terhadap konsumen dan para pelaku UMKM agar dapat terus ditingkatkan.

"Sebab keamanan dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Tanah Air," tuturnya.

Di sisi lain, menurut Teten kegiatan ekonomi digital yang aman juga akan mendorong tercapainya inklusi keuangan. Pelaku UMKM pun bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.

Ditambah, digitalisasi dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, mengembangan usaha, dan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi.

Teten memprediksi pangsa pasar ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$ 146 miliar atau setara Rp2.276 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Dia merujuk pada riset McKinsey bahwa penjualan produk Indonesia bisa meningkat hingga 60 persen jika dilakukan melalui e-commerce dan sociocommerce.

Kemudian dari sisi layanan keuangan, ia memperkirakan jumlah nilai pinjaman dalam fintech dapat mencapai Rp 19,06 triliun. "Tentunya ini mendukung target inklusi keuangan di tahun 2021," kata dia.

Menurut Teten, pendekatan inklusi dari hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital adalah fondasi utama bagi transformasi digital UMKM agar dapat mendorong kesejahteraan di era digital.

Ia pun menekankan bahwa UMKN adalah penyumbang 61 persen pada PDB Indonesia dan memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital Indonesia. Tercatat sebanyak 20,2 juta pelaku UMKM telah tergabung pada platform e-commerce dan 1,6 juta produk sedang onboarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022.

Sementara itu, Ditjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani pengguna internet di Indonesia tumbuh menjadi 210 juta orang atau sekitar 77 persen dari jumlah penduduk Tanah Air. Hal itu terjadi sejak pandemi COVID-19 terjadi. Menurutnya, pandemi telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di dunia melalui digitalisasi.

"Maka perlu didorong sistem serta infrastruktur yang andal guna meningkatkan aktivitas teknologi masyarakat," ucapnya. Terutama, kata Samuel, dalam layanan keuangan yang mengedepankan keamanan data pribadi dan validitas secara elektronik.

Kominfo menyatakan transformasi teknologi lewat digital identity atau identifikasi digital menjadi jaminan dan perlindungan hukum masyarakat saat bertransaksi. Ia berjanji akan terus mendorong persiapan kerangka digital yang membangun digital trust dan sumber daya manusia digital yang kompeten.

"Kementerian, lembaga dan swasta juga menjadi agenda kolaborasi dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional yang aman," kata Samuel.

Baca Juga: Pengusaha Kopi Surabaya Ungkap Proses Penting Bisnisnya: Terjun ke Kebun dan Interaksi dengan Petani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.