TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menyelesaikan seluruh penanganan infrastruktur terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan yang dilakukan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana. "Kami tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur itu terdiri dari 563 kegiatan atau lokasi meliputi pekerjaan sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya, dan perumahan. Pendekatannya, kata Basuki, adalah build back better. Sehingga, tidak hanya membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya.

Basuki menuturkan program kegiatan pembangunan relokasi permukiman tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada PUPR. Rehabilitasi dan rekonstruksi itu, ucapnya, merupakan respons cepat atas terjadinya bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di NTT dan NTB pada 4 April 2021 lalu.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB, Widiarto mengatakan pelaksanaan penanganan infrastruktur terdampak bencana di NTT dan NTB yang terdiri dari 563 kegiatan/lokasi pada prinsipnya telah selesai. Di Provinsi NTB sendiri, seluruh kegiatan di 38 lokasi sudah selesai pada Maret 2022. Proyek yang telah rampung terdiri dari pembuatan sumber daya air di 27 lokasi, Cipta Karya di sembilan lokasi, dan relokasi permukiman di dua lokasi.

Sementara penanganan infrastruktur di NTT terdiri dari 525 kegiatan atau lokasi. Proyek tersebut telah selesai pada awal Oktober 2022, meliputi sumber daya air di 63 lokasi, Bina Marga di 105 lokasi, Cipta Karya di 348 lokasi, dan relokasi permukiman di 18 lokasi.

Ia menyebutkan penanganan bidang sumber daya air, di antaranya rehabilitasi Bendung Haekesak dan Sub DI Beabo Kabupaten Belu, Bendung Mena, Bendung Kambaniru. Kemudiam jaringan irigasi di Kabupaten Sumba Timur, dan Bendung Waisika Kabupaten Alor. Sedangkan kegiatan Bina Marga, yakni penanganan Jembatan Termanu dan Jembatan Sungai Siumate Besar di Kabupaten Kupang.

Adapun kegiatan relokasi permukiman yang belum selesai tersebar di 20 lokasi atau desa, yakni 18 desa di enam kabupaten Provinsi NTT dan dua desa di dua kabupaten Provinsi NTB. Ia berujar seluruh lokasi relokasi permukiman dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan air bersih.

“Khusus untuk 10 lokasi provinsi NTT dalam prosesnya diperlukan penyempurnaan melalui program regular di balai atau direktorat terkait," ucapnya.

Penyempurnaan yang dilakukan dalam bentuk penambahan atau peningkatan kapasitas layanan air bersih. Karena, menurutnya tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah NTT adalah ketersediaan air.

Baca Juga: PUPR Bangun Infrastruktur Penyuplai Air Baku di IKN Nusantara

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.