TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengklaim saat ini sudah ada 28 negara mengantre untuk dibantu oleh International Monetary Fund atau IMF untuk mengatasi problem ekonominya masing-masing. Menurut Jokowi, ini dampak dari inflasi dan ancaman resesi global akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Selain 28 negara yang sedang antre ada setidaknya empat negara yang sedang dalam krisis moneter dibantu IMF. Berikut adalah Negara-negara itu:

• Sri Lanka

Sri Lanka yang dilanda krisis keuangan telah mencapai kesepakatan awal dengan IMF untuk mendapatkan pinjaman US$ 2,9 miliar atau setara Rp 43 triliun. Perjanjian pinjaman itu harus disetujui oleh manajemen IMF dan dewan eksekutifnya. Perjanjian ini juga bergantung pada otoritas Sri Lanka untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya.

Sri Lanka sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan. Krisis parah telah menyebabkan kekacauan politik dan inflasi yang tak terkendali. Kini inflasi di negara itu hampir 65 persen.

• Ukraina

Sabtu, 8 Oktober 2022, IMF memberikan bantuan darurat senilai US$ 1,3 miliar kepada Ukraina melalui program bantuan krisis pangan yang baru. Ukraina dinilai layak mendapatkan kredit besar karena telah mempertahankan tingkat stabilitas keuangan makro yang penting.

Pekan lalu, Bank Dunia memberikan bantuan tambahan kepada Ukraina senilai US$ 530 juta. Bantuan tambahan ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak akibat invasi Rusia. Bank Dunia telah memobilisasi dana darurat senilai hampir US$ 13 miliar, sekitar US$11 miliar di antaranya telah dicairkan.

• Argentina

Dikutip dari laman Reuters, IMF telah mencapai kesepakatan mengenai pengaturan penyuntukan dana tambahan seniali US$ 44 miliar. Perjanjian ini untuk pembangunan kembali cadangan devisa Argentina dan menekan inflasi yang melonjak. Selain itu, perjanjian ini diharapkan dapat mengurangi defisit fiskal primer untuk meningkatkan keuangan negara.

• Mesir

Melansir Reuters, Mesir telah menyelesaikan kesepakatan dengan IMF mengenai komponen dan program dari perjanjian itu, pada Minggu, 16 Oktober 2022. Mesir memulai pembicaraan dengan IMF pada Maret segera setelah krisis Ukraina berdampak pada keuangan negara Mesir. Mengutip pernyataan IMF, kebijakan perjanjian yang dibahas termasuk kebijakan moneter, nilai tukar uang, pengurangan utang publik, perluasan jaring pengaman sosial, dan peningkatan daya saing dalam perekonomian.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca juga: IMF, Tukang Dandan untuk Negara yang Dilanda Krisis