TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah tak terburu-buru membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk menawarkannya kepada para investor. Sebab belum ada kejelasan mengenai kepindahan penduduk ke ibu kota baru tersebut.

Bhima menyebut dalam memutuskan investasi, investor perlu mengambil valuasi dari sisi permintaan. Walau pemerintah memastikan pada tahap pertama sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) akan berpindah ke IKN, Bhima melihat kepastian mengenai ketersediaan infrastruktur dasar belum terang.

“Komitmen sih silakan saja berkomitmen, tapi kan kita lihat yang komitmen besar seperti Soft Bank saja kan mundur. Karena kejelasan penduduk yang akan pindah belum bisa dipastikan," ucap Bhima saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Kamis, 20 Oktober 2022.

Bhima menyarankan ketimbang membangun IKN, pemerintah lebih dulu memperbaiki fundamental daya saing industri dalam negeri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Apalagi, negara sedang dihadapkan dengan ancaman resesi.

“Hal itu yang harusnya dibenahi sehingga fundamental kita kuat. IKN enggak menjawab hal yang fundamental itu,” tutur Bhima.

Presiden Jokowi mengklaim sudah ada beberapa investor yang masuk untuk berinvestasi ke di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sektor-sektor yang sudah masuk di antaranya pendidikan, industri, dan kesehatan.

“Jakarta International School (JIS) sudah, sekolah ada 9; rumah sakit tadi Hermina sudah tapi komitmennya ada 7 rumah sakit; dan IKEA sudah,” ujar dia di acara Pre Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 18 Oktober 2022.

Jokowi meminta agar para investor tidak ragu-ragu dalam berinvestasi di proyek IKN. Jokowi mempersilakan para investor langsung bertanya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bila menemui hambatan. Jokowi juga membuka ruang investor berkomunikasi dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Tanyakan, Pak kurang insentif ini, tax holiday-nya kurang panjang misalnya atau tax deduction-nya kurang banyak. Silahkan disampaikan,” ucap Jokowi.

Baca: Tony Blair: IKN Nusantara Layak Didatangi, Dilihat, Diinvestasikan

Selanjutnya, SoftBank mundur dari proyek IKN....

<!--more-->

Soft Bank Mundur dari Proyek IKN

Pada Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN mencapai US$ 100 miliar. Menurut Luhut kala itu, nilai investasi yang ditawarkan Jepang terlalu besar.

Padahal, pemerintah menilai investasi US$ 25 miliar sudah cukup lantaran rancangan pemindahan ibu kota telah berjalan. Berawal dari minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.

Namun pada 11 Maret 2022, SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.

“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik, Maret lalu.

Baca juga: Jokowi Turun Langsung Promosikan IKN, Bahlil: Jawab Keraguan Investor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini