TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan pemerintah terus berupaya mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060. Untuk mencapai target transisi energi tersebut, negara membutuhkan dana sekitar US$ 1 triliun.

“Untuk pembangkit energi terbarukan senilai US$ 995 miliar dan transmisi sebesar US$ 114 miliar. Kebutuhan akan dukungan finansial akan semakin meningkat seiring kita menerapkan pensiun dini PLTU Batubara di tahun-tahun mendatang,” ujar Rida melalui keterangan tertulis seperti dikutip pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Rida menjelaskan, pendanaan transisi energi itu berasal dari berbagai sumber. Dukungan itu, kata dia, diperoleh dari Blended Finance, United Indonesia SDGs, Tropical Landscape Fasilitas Keuangan. Kemudian, ivestasi anggaran non-pemerintah serta pemerintah dan swasta kemitraan.

Menurut Rida, pemerintah harus meningkatkan mobilisasi semua sumber keuangan dan memperkuat kolaborasi semua pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut untuk memastikan semua potensi dapat dimanfaatkan.

Rida juga mengatakan pemerintah menetapkan peraturan presiden atau perpres tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Beleid ini memungkinkan terbukanya harga yang kompetitif untuk energi terbarukan melalui transparansi mekanisme pengadaan dan pemberian dukungan pemerintah dari kementerian terkait.

Langkah itu ditujukan untuk memberikan investasi energi terbarukan yang lebih baik dan kondusif. “Kami juga memberikan insentif seperti tax allowance, fasilitas bea masuk dan tax holiday," ujar Rida.

Adapun untuk mencapai target transisi energi itu, pemerintah memiliki berbagai rencana. Di antaranya, mengembangkan energi baru terbarukan secara masif, mengurangi penggunaan energi fosil, serta menghentikan pembangkit listrik tenaga fosil. Kemudian, pemerintah memanfaatkan teknologi rendah emisi secara bertahap.

Baca juga: Gaet Investor, ESDM Kejar Kebutuhan Transisi Energi US$ 1 Triliun dengan Cara Ini

Dari sisi permintaan, pemerintah akan mendorong pemanfaatan kompor listrik, baterai kendaraan listrik, biofuel, gas kota, penerpan manajemen energi, serta penerapan standar kinerja energi minimum. “Pemerintah akan mengembangkan 700 giga watt (GW) energi terbarukan yang berasal dari solar, hidro, angin, bioenergi, laur, panas bumi, serta hidrogen dan nuklir. Terdapat pula strategi penghentian PLTU Batubara secara bertahap,” ucapnya.

Rida menyebut PLTU batu bara akan dihentikan maksinal pada 2058. Selain itu, Indonesia berencana membangun super grid untuk menjaga sistem kelistrikan dan membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara ASEAN yang terhubung dengan ASEAN Power Grid.

Ihwal transisi energi ini, Rida mengatakan pada September 2022, negara-negara G20 mendukung kesepakatan Bali Compact yang terdiri atas sembilan prinsip. Kesepakatan ini akan mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif untuk memastikan transisi yang lancar dan efektif sesuai dengan prioritas nasional.

Negara G20, kata dia, telah berkomitmen dalam implementasi Paris Agreement untuk mencapai NZE atau netralitas karbon pada 2030. “Sektor energi diharapkan memberikan kontribusi pengurangan emisi sekitar 358-446 juta ton CO2 pada tahun 2030,” ujar Rida.

Dia optimistis target itu terkejar. Sebab pad 2021, Indonesia disebut telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi sebesar 70 juta ton CO2, terutama melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, penerapan efisiensi energi, pemanfaatan bahan bakar rendah karbon, dan reklamasi pasca-tambang.

Baca juga: Pimpin Forum Koalisi Menkeu Dunia, Sri Mulyani: Transisi Energi Harus Dipercepat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.