Potongan Komisi oleh Aplikator Ojol Masih Tinggi, Pengemudi: Bukti Pemerintah Tak Berdaya

Rabu, 21 September 2022 09:32 WIB

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) membentangkan poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Dalam aksi tersebut mereka menuntut adanya payung hukum dan legalitas profesi ojek online, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai keengganan perusahaan aplikator ojol untuk menurunkan biaya komisi telah menunjukan sikap yang arogan terhadap aturan pemerintah.

"Ini bukti kuat bahwa pemerintah pun tidak berdaya untuk bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang ada saat ini," kata Igunsaat dihubungi Tempo pada Selasa, 20 September 2022.

Selama ini yang disampaikan oleh pemerintah maupun aplikator pada pengemudi ojol hanya alasan klise, yaitu keadaan perusahaan yang belum memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan masih harus memotong komisi yang diperoleh pengemudi ojol.

Padahal, menurut Igun, sejumlah perusahaan aplikator telah berhasil mencapai posisi unicorn dengan nilai valuasi perusahaan melebihi US$ 1 miliar. "Perusahaan startup yang sudah mencapai level unicorn masih membela diri dengan belum benefit adalah bualan kapitalis saja bagi kami sebagai asosiasi," ucapnya.

Di sisi lain, sikap pemerintah yang selalu membanggakan perusahaan aplikasi jasa transportasi daring telah membuat pengemudi tidak berdaya. Terlebih, para pengemudi ojol masih dibiarkan berstatus ilegal dan dibuat status quo. Ia menduga hal itu agar pengemudi tidak dapat melakukan perlawanan ataupun pembelaan secara hukum kepada aplikator apabila terjadi sengketa dalam industri digital ini.

Advertising
Advertising

Lebih jauh, menurut igun, kenaikan tarif ojol bukanlah yang utama diharapkan oleh para pengemudi. Sebab, setinggi apapun kenaikan tarif yang diberlakukan, perusahaan aplikator lah yang mendulang profit semakin besar. Hal itu karena aplikator menerapkan potongan komisi di atas 10 persen.

Padahal, biaya komisi sangat berpengaruh kepada pendapatan para mitra pengemudi ojol. Semakin besar biaya potongan aplikasi, maka semakin kecil pendapatan yang akan diterima oleh para mitra pengemudi ojek daring.

Ia pun membantah dalih aplikator yang menyatakan biaya potongan komisi digunakan untuk memberikan promo pada pengguna yang berdampak langsung pada pengemudi. Bagi pengemudi, kata dia, promo atau program yang dibuat aplikator hanya gimik pemasaran yang diperoleh dari hasil kerja para mitra pengemudi.

"Sangat tidak dapat kami terima alasannya," kata Igun.

Selanjutnya: Pengemudi ojol akan terus demo sampai tuntutannya dipenuhi.

<!--more-->

Maka dari itu, Igun mengatakan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen adalah harga mati bagi para pengemudi ojol saat ini. Hal itu tidak dapat ditawar lagi. Asosiasi pun akan terus melakukan protes secara massal di seluruh Indonesia hingga tuntutan para pengemudi dapat dipenuhi oleh pemerintah maupun perusahaan aplikator.

"Kami Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia akan terus perjuangkan potongan biaya aplikasi hingga maksimal hanya 10 persen yang berlaku bagi samua perusahaan aplikator," tuturnya.

Senior Vice President Corporate Affairs Gojek Rubi W. Purnomo sebelumnya mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan yang bergantung pada teknologinya, termasuk mitra pengemudi, UMKM dan pelanggan.

Mengikuti aturan terbaru terkait tarif layanan GoRide, kata dia, Gojek juga telah secara proaktif melakukan penyesuaian tarif bagi lima layanan lain di dalam ekosistemnya, yakni GoCar, GoFood, GoSend, GoShop dan GoMart.

Hal itu, menurut Ruby, untuk mendorong potensi pendapatan maksimal bagi para mitra pengemudi Gojek. "Sekaligus mendukung Gojek dan para mitra untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan," ucapnya.

Selain itu, upaya Gojek menurut Rubi telah selaras dengan visi pemerintah, yakni meningkatkan kehidupan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gojek pun mengaku akan terus berdiskusi dengan Pemerintah, terkait penerapan biaya potongan aplikasi atau biaya komisi.

Sementara itu, Director of Central Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy pun mengklaim biaya komisi digunakan untuk beberapa hal antara lain biaya operasional, penggunaan sistem teknologi yang berkaitan langsung dengan sistem pesanan dari konsumen ke pengemudi, serta berbagai program yang ditujukan untuk pengemudi.

Ia mengaku besaran biaya komisi telah dihitung secara seksama dan digunakan untuk menunjang kebutuhan mitra pengemudi guna menjaga kesejahteraan para mitra ojol.

Baca: Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Gopay Salurkan Zakat dan Donasi Ramadan Rp 31 Miliar

6 hari lalu

Gopay Salurkan Zakat dan Donasi Ramadan Rp 31 Miliar

Gopay menyalurkan zakat dan donasi dengan total Rp 31 miliar yang terkumpul selama Ramadan.

Baca Selengkapnya

Profil Galih Loss, TikTokers yang Ditangkap Karena Penistaan Agama

7 hari lalu

Profil Galih Loss, TikTokers yang Ditangkap Karena Penistaan Agama

Profil Galih Loss yang ditangkap Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait penistaan agama.

Baca Selengkapnya

Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

15 hari lalu

Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

22 hari lalu

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengkritik pemberian insentif pada pengemudi ojek online dan kurir.

Baca Selengkapnya

PLN dan BNI Gelar Paket Sembako Murah untuk Ojol dan Masyarakat Umum

23 hari lalu

PLN dan BNI Gelar Paket Sembako Murah untuk Ojol dan Masyarakat Umum

PLN dan BNI menghadirkan 1.500 paket sembako harga murah Rp 59 ribu untuk pengemudi Ojol dan masyarakat umum.

Baca Selengkapnya

Warganet Mengeluh Susah Dapat Ojol, Ternyata Ini Alasannya

24 hari lalu

Warganet Mengeluh Susah Dapat Ojol, Ternyata Ini Alasannya

Menjelang Lebaran 2024, warganet mengeluhkan sulit mendapatkan ojek online (ojol). Lantas, apa yang menyebabkan kesulitan mencari ojol?

Baca Selengkapnya

Nasib THR Ojol, Kenapa Justru Baru Dibahas setelah Lebaran?

25 hari lalu

Nasib THR Ojol, Kenapa Justru Baru Dibahas setelah Lebaran?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pembahasan tentang tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (Ojol) dibahas setelah Lebaran

Baca Selengkapnya

Perusahaan Menolak Beri THR Ojol, SPAI: Tidak Manusiawi, Kami Dipaksa Kerja saat Lebaran

27 hari lalu

Perusahaan Menolak Beri THR Ojol, SPAI: Tidak Manusiawi, Kami Dipaksa Kerja saat Lebaran

Perusahaan menolak memberi THR untuk pengemudi ojek online atau Ojol. SPAI menyebut insentif yang ditawarkan perusahaan tidak manusiawi.

Baca Selengkapnya

Gojek Tawarkan Sejumlah Fitur Keamanan Menjelang Idul Fitri

28 hari lalu

Gojek Tawarkan Sejumlah Fitur Keamanan Menjelang Idul Fitri

Gojek memperkenalkan sejumlah fitur untuk memastikan keamanan dan keselamatan penggunaan selama mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

31 hari lalu

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

Analis ketenagakerjaan memandang pekerja ojek online dan kurir seharusnya memperoleh THR Lebaran. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya