Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

Senin, 19 September 2022 15:14 WIB

Suasana uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 9 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengatakan proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melibatkan publik. Ia mengklaim tahap tersebut transparn sejak awal pendaftaran.

“Sejak pembukaan pendaftaran saja melibatkan publik, disampaikan melalui media resmi oleh Sekretariat DPR RI tentang pembukaan pendaftaran. Jadi, dari pembukaan saja sudah melibatkan publik,” ujar Kamrussamad di gedung DPR, Senin, 19 September 2022.

Adapun sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai uji kelayakan dan kepatutan anggota BPK minim pelibatan dan perhatian publik. Dia pun menilai prosesnya cukup kilat.

Proses uji kelayakan dan kepatutan merupakan tahap keempat setelah sebelumnya para calon melewati tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi. Kamrussamad mengatakan sebelum DPD menyerahkan hasil fit and proper test ke DPR, legislatif telah membuka ruang tanggapan masyarakat.

Kegiatan fit and proper test hari ini terbagi atas dua sesi, yakni sesi pertama pukul 10.30 hingga 13.30 dan sesi kedua pukul 14.00 hingga selesai. Selama sesi satu berlangsung, ruang sidang fit and proper test calon anggota BPK RI tidak terlalu ramai.

Masing-masing calon anggota BPK RI duduk berhadapan dengan jajaran Komisi XI. Ada 9-11 orang mengisi kursi di setiap sisi depan, kanan, dan kiri ruangan.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Baca juga: PHK Pegawai, Shopee Indonesia: Kondisi Ekonomi Global Menuntut Evaluasi Prioritas Bisnis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

23 hari lalu

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

DPR resmi menetapkan & anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masa jabatan 2024-2029. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

33 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

37 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

37 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

37 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

37 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

37 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

38 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

41 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya