TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah membeberkan latar belakang kesepakatan antara pemerintah dan anggota parlemen untuk menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga. Daya listrik bersubsidi 450 VA yang biasanya untuk orang miskin akan dinaikkan menjadi 900 VA.

Sebelumnya, isu penghapusan daya listrik 450 VA bergulir dalam rapat Banggar DPR dengan Kementerian Keuangan. Dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 12 September 2022, dibahas tentang pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut berlangsung pada Senin, 12 September 2022, dari pukul 10.00 WIB hingga menjelang petang. Di dalam rapat tersebut dibahas banyak poin dan terdapat jeda istirahat.

Salah satu pembahasan alot dalam rapat tersebut adalah pemberian subsidi dan kompensasi energi, yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquid petroleum gas (LPG), dan listrik. Alokasi subsidi dan kompensasi 2022 senilai Rp 502 triliun akan habis, sehingga berpotensi terjadi limpahan atau carry over anggaran ke APBN 2023.

Selain soal subsidi dan kompensasi energi, Said juga menyoroti soal subsidi listrik. Ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA.

Tujuan menaikkan daya listrik orang miskin

Alasannya, kenaikan daya cenderung bakal mendorong konsumsi listrik rumah tangga. Meskipun, sebetulnya masyarakat miskin dan rentan miskin mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Tapi dengan mekanisme yang dia usulkan tersebut, permintaan (demand) akan naik, sehingga oversupply listrik akan berkurang. Tak hanya itu, Said juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA agar permintaan listrik lebih tinggi lagi.

Lagi pula, kata Said, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak perlu ada tambahan biaya dalam meningkatkan daya listrik dari 450 VA menjadi 900 VA tersebut. "PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA dia ubah ke 900 VA selesai. Kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah?" katanya dalam rapat tersebut, Senin, 12 September 2022.

Ia lalu menilai usul tersebut senada dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat--yang belakangan sering disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik, menurut Said, akan dapat mengikis ketergantungan bangsa Indonesia terhadap minyak.

"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA? Kasih lah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga," ujarnya.

Dengan begitu, menurut dia, tujuan negara hadir dan ingin membantu orang miskin benar-benar terealisasi. "Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah."

Sebelumnya, Said juga menyoroti soal penyaluran subsidi dan kompensasi energi karena subsidi tersebut diberikan kepada barang, dan akhirnya banyak yang salah sasaran.

Ia mencontohkan, Pertalite dan Solar yang diberi subsidi ternyata banyak dinikmati masyarakat mampu, bahkan oleh industri atau dunia usaha. Begitu juga elpiji 3 kilogram yang sebagian besar justru dinikmati masyarakat mampu.

Selanjutnya: Oversupply listrik justru membebani keuangan negara.

<!--more-->

Bicara tentang listrik, menurut Said, masalah yang dihadapi bukan subsidi salah sasaran, melainkan adanya kelebihan pasokan. Oversupply listrik ini yang justru membebani keuangan negara.

"Ketika presiden, Pak Jokowi awal dulu menjadikan program prioritas nasional seperti PLN, 35 gigawatt (GW), tiba-tiba sekarang beritanya PLN itu oversupply 6 GW, tahun depan PLN akan masuk lagi 1,4 GW, diperkirakan tahun 2026 masuk 7,5 GW," ujar Said.

Adapun agenda pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) digadang-gadang akan menambah pasokan. Dengan begitu, diperkirakan terjadi oversupply listrik pada 2030 dapat mencapai 41 GW.

Tapi masalahnya, kelebihan pasokan itu bersifat take or pay. Artinya, pemerintah harus membayar ongkos produksi listrik itu, entah nantinya terpakai atau tidak.

"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang top take or pay, harus bayar, 1 GW (bayar) Rp 3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp 3 triliun, senyum Rp 3 triliun, merengut Rp 3 triliun, dia nggak bisa diapa-apain, wajib bayar aja Rp 3 triliun," lata Said lebih jauh tentang ongkos produksi listrik tersebut.

Di penghujung rapat kemarin, Said menyebut bahwa Banggar dan pemerintah--dalam hal ini Kementerian Keuangan-- telah satu suara untuk menaikkan daya listrik rumah tangga dari 450 VA menjadi 900 VA.

"Bahwa tadi, salah satu kebijakan yang diambil menaikkan (daya listrik) 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin, dan 900 VA ke 1.200 VA tanpa dikaitkan dengan kompor listrik. Kami sepakat dengan pemerintah," tuturnya.

Komisi VII dan PLN belum menanggapi

Meski begitu, hingga kini belum ada aturan resmi mengenai penaikkan daya listrik rumah tangga setelah adanya kesepakatan Banggar dan Kemenkeu. Selain itu, belum ada kesepakatan baik dari Komisi VII DPR yang membidangi energi maupun dari PLN sebagai pelaksana teknis.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan ia belum berpikir untuk menghapus golongan subsidi listrik pelanggan 450 VA. “Kita baru saja naik BBM masa yang itu juga, mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” kata Arifin saat ditemui di Kompleks Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 13 September 2022.

Namun begitu, ia mengapresiasi usulan yang muncul tersebut. Lewat usulan itu, Banggar berharap, pemerintah ikut membenahi tata kelola dan penyaluran anggaran subsidi listrik kepada penerima manfaat yang masih belum tepat sasaran.

Tapi Arifin juga menyebutkan penyederhanaan golongan tarif listrik relatif sulit dilakukan setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pada awal bulan ini. Menurut dia, pembenahan program subsidi kelistrikan mesti dilakukan bertahap setelah situasi perekonomian kembali kondusif.

“Kita tidak bisa semuanya, harus bertahap. Harus dibahas dalam rapat bersama menteri-menteri terkait,” ujarnya.

BISNIS

Baca: Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia 2022, Bos Djarum Masih yang Pertama?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.