Erick mengatakan, 10 BUMN telah menyorongkan usulan PMN sebesar Rp 67,82 triliun kepada pemerintah. Namun nilai yang ditetapkan dalam nota keuangan hanya Rp 41,31 triliun untuk empat BUMN.

Artinya, kata dia ada Rp 20,81 triliun yang belum disetujui dari total yang diajukan. "Jadi total yang kemudian disetujui Rp 41,31 triliun, tapi kami sedang juga mendorong dan sepertinya ada jalan keluar," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis, 8 September 2022.

Erick menuturkan sebetulnya ada dana tambahan yang bisa dimanfaatkan BUMN dalam Nota Keuangan 2023, yaitu cadangan investasi. Ia mengasumsikan dana cadangan itu sebesar Rp 5,7 triliun. Dengan dana cadangan ini, Erick menyebut semestinya PMN 2023 bisa naik menjadi Rp 47,01 triliun.

"Rp 5,7 triliun ini terus terang kita belum mendapat detail penggunaanya untuk apa saja, tapi bisa juga untuk keperluan yang saya jabarkan sebelumnya," ujar Erick.

Erick mengaku pengajuan PMN oleh 10 BUMN itu telah sesuai dengan kebutuhannya. Sebab, seluruh PMN yang diajukan tujuannya untuk menjalankan kebijakan atau penugasan dari pemerintah.

Apalagi, kata Erick, dividen BUMN setiap tahun naik. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN.

"Argumentasi kami kepada Kementerian Keuangan bahwa dividen kita, kita tidak bicara pajak dan PNBP yang nilainya hampir Rp 1.198 triliun dalam 3 tahun terakhir dan khususnya buat dividen kita ada kenaikan," ujar Erick.

Erick mencontohkan, untuk tahun anggaran 2022, total dividen yang diberikan BUMN kepada pemerintah sudah mencapai Rp 39,7 triliun. Angka itu naik hingga Rp 3,3 triliun dari total target dalam Undang-undang APBN nomor 6 Tahun 2021 sebesar Rp 36,4 triliun. Pada 2023 pun target dividen meningkat menjadi Rp 43,3 triliun.

"Kita optimistis di 2024 akan lebih dari Rp 43 triliun, jadi ada kenaikan berjenjang. Ini yang kemarin kita coba bicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan, bila memungkinkan cadangan investasi itu didapatkan yang Rp 5,7 triliun," kata Erick.

Dia berharap Komisi VI DPR turut mendukung upaya ini agar PMN 2023 tetap terealisasi sesuai dengan kebutuhan BUMN. Selain dividen yang terus meningkat, Erick mengimbuhkan, laba bersih BUMN terus tumbuh dan total rasio utangnya menurun.

Pada 2020, misalnya, laba bersih BUMN tercatat sebesar Rp 13 triliun. Kemudian pada 2021, laba itu naik menjadi Rp 125 triliun. Pendapatan usaha juga terkerek naik dari Rp 1.930 triliun menjadi Rp 2.292 triliun. Lalu, aset BUMN narik dari Rp 8.312 triliun menjadi Rp 8.978 triliun dan utang pendanaan terhadap investasi tertanam turun dari 38,60 persen menjadi 36,20 persen. Utang pendanaan terhadap EBITDA turut melorot dari 4,26 persen menjadi 3,37 persen.

"Kita dividen terus meningkat dan laba bersih kita terus meningkat dan toh rasio utang terus kita tekan untuk menurun dan kepentingan yang kita usulkan itu konsisten dengan kebijakan dari pada pemerintah secara menyeluruh," ujar Erick Thohir.

Baca juga: Samuel Sekuritas: IHSG Tertahan di Zona Merah, Ditutup Melemah di Level 7.186,76

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.