TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan tarif ojek online alias ojol menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Rabu, 7 September 2022. Kementerian Perhubungan akhirnya mengumkan kenaikan tarif ojol setelah sempat ditunda dua kali.

Kenaikan ini menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berita selanjutnya adalah kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir ke Pertamina untuk memastikan kuota BBM aman.

Berikut empat berita terkini di kanal ekonomi dan bisnis.

1. Tarif Ojek Online Resmi Naik per 10 September, Begini Penjelasan Kemenhub

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengumumkan soal penyesuaian tarif ojek online atau ojol usai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis Pertalite dan Solar. Tarif baru ojek online ini akan berlaku per Sabtu, 10 September 2022.

Ia menjelaskan komponen biaya jasa ojek online meliputi biaya pengemudi yaitu kenaikan upah minimum regional atau UMR, asuransi pengemudi atau iuran kesehatan, biaya jasa minimal order 4 kilometer, dan kenaikan harga BBM.

“Jadi penentuan komponen jasa ojek online itu yaitu ada biaya langsung, dan biaya tidak langsung,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 9 September 2022.

Untuk biaya jasa ojol tahun 2022 diputuskan bahwa adanya kenaikan dibandingkan dengan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019.

Baca selangkapnya di sini.

<!--more-->

2. Erick Thohir Cek Kuota BBM Pertamina: Distribusi Aman, Tidak Bocor

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) aman meski pemerintah belum melakukan penambahan pasokan untuk PT Pertamina (Persero). Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengunjungi fasilitas Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC).

"Saya hari ini mengecek langsung memastikan kuota aman. Jadi jumlahnya terbuka, distribusi aman, tidak ada bocor dan harus efisien dan efektif," ujar Erick Thohir di gedung Graha Pertamina, Jakarta, Rabu, 7 September 2022.

Erick mengaku telah berkoordonasi dengan Polri untuk mensinkronkan data digital Pertamina, yakni produksi dan penyaluran bahan bakar, dengan data di kepolisian berupa nomor kendaraan. Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Selain itu, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat pengawasan agar tidak lagi terjadi aktivitas penimbunan BBM. "Pemerintah tidak memberikan kuota hari ini. Jadi, (kuota) dibuka sesuai kebutuhan masyarakat," kata Erick Thohir.

Baca selangkapnya di sini.

<!--more-->

3. Harga BBM Naik, Gibran Alokasikan Rp 4,2 Miliar untuk Subsidi Transportasi dan UMKM

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran pemerintah kota setempat akan mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) untuk bidang transportasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dana bansos itu akan dikucurkan untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

Adapun dana bantuan itu bersumber dari 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 4,2 miliar.

Gibran menjelaskan, rencana itu sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat ini lanjut dia, Pemerintah Kota Solo tengah merumuskan persyaratan pengajuan bansos bidang transportasi dan UMKM tersebut.

"Dua persen dari dana transfer umum (DAU) ini akan dialokasikan untuk bantuan transportasi dan UMKM, terutama untuk transportasi yang punya peran penting dalam pendistribusian atau memasok bahan-bahan pangan dari luar kota ke Solo," ujar Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Selasa, 6 September 2022.

Baca selangkapnya di sini.

<!--more-->

4. Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Faisal Basri: Arab Saudi pun Melakukannya

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri angkat bicara soal kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada Sabtu pekan lalu. Menurut dia, kenaikan harga tak dapat dihindari.

Kenaikan harga BBM, menurut Faisal, adalah fenomena global karena hampir semua negara, termasuk produsen besar minyak seperti Arab Saudi telah melakukannya. Bahkan, Harga BBM di Indonesia lebih murah ketimbang produsen minyak utama Arab Saudi.

Ia pun menilai kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax ke program perlindungan sosial sebagai desain yang tepat untuk APBN. Sebab, hal tersebut menunjukkan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan.

Baca selangkapnya di sini.

Baca Juga: Tarif Ojek Online Naik 8 Persen, Kemenhub: Kalau Lebih Tinggi, Pasar Bergeser

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.