TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bantuan sosial atau bansos pemerintah untuk menghadapi dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, bisa menekan angka kemiskinan sampai 1,07 persen.

Sri berujar bansos tambahan yang dianggarkan Rp 24,17 triliun itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, jenis pertalite dan solar pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.

“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 September 2022.

Kenaikan harga BBM ini sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif. harga BBM bersubdisi naik mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu lalu. Hal tersebut disampaikan seiring diumumkannya kenaikan harga Pertalite, Pertamax, hingga Solar oleh Presiden Joko Widodo.

Arifin mengatakan untuk harga Pertalite telah diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

Menurut Sri, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun. Maka dari itu, dengan adanya kenaikan bansos, Sri berharap akan mengurangi beban mereka.

"Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” ujar bendahara negara itu.

Sri menjelaskan, bansos ini mampu menekan potensi naiknya tingkat kemiskinan karena dana Rp24,17 triliun ini diantaranta diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga dengan ekonomi terbawah. Mereka masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Selain itu, bansos yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) ini juga digunakan untuk memberi subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan. Jenis bantuan ini totalnya senilai Rp9,6 triliun.

Terkahir, total tambahan bansos itu juga digunakan untuk memberikan subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Total anggarannya dari yang tambahan itu senilai Rp2,17 triliun, berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah.

“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi meng-cover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Jokowi Minta BLT Tak Dibelanjakan Baju, Harga BBM Naik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.