TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Investment Authority (INA) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk masuk dan menggarap proyek Liquid Natural Fas (LNG) Lapangan Abadi di Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Juru bicara INA Masyita Crystallin mengatakan sovereign wealth fund tersebut didirikan, pertama dan terutama, sebagai entitas komersial yang ditugaskan untuk menciptakan kekayaan. Caranya melalui disiplin investasi yang ketat, sehingga INA dapat tumbuh dengan tugas membangun kekayaan untuk generasi masa depan Indonesia.

"Kami selalu berhati-hati memilih proyek di mana kami berinvestasi," ujar Masyita yang juga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi ini dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 2 September 2022.

Selain itu, kata Masyta, INA juga melakukan uji tuntas (due diligence) yang ketat untuk memastikan bisnis layak secara komersial. "Memberikan return yang optimal bagi seluruh stakeholders serta mematuhi prinsip-prinsip GCG (good corporate governance) dan ESG (environmental, social, and governance)," kata dia.

Sudah tiga tahun sejak pemerintah menyetujui revisi rencana pengambangan atau plan of development (POD) pada 2019, pengerjaan proyek tersebut tak kunjung jalan. Padahal, Blok Masela yang terletak di Laut Arafuru ini ditargetkan berproduksi pada 2024.

Proyek ini jalan di tempat karena Shell Upstream Oversears Ltd, anak usaha Royal Dutch Shell plc asal Belanda, yang memegang 35 persen pemegang hak partisipasi, dikabarkan akan angkat kaki. Sehingga, pemerintah harus mencari investor baru pengganti Shell.

Pada 4 Agustus 2022 lalu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mendorong PT Pertamina (Persero) segera merampungkan kajian pengambilan sebagian hak partisipasi Blok Masela yang ingin dilepas Shell pada September 2022.

"Kami mengharapkan Agustus atau September ini Pertamina bisa menyelesaikan studinya mengenai data-datanya segera. Rencananya Inpex akan mengajukan project-nya mulai jalan cepat lebih efektif di tahun depan," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dikutip dari Bisnis.com pada 4 Agustus 2022.

Selanjutnya: Jokowi akan terus mendorong hadirnya mitra baru bagi Inpex di Blok Masela.

<!--more-->

Pertamina adalah investor baru yang didorong pemerintah masuk ke Blok Masela selain INA. Lantaran bakal ditinggal Shell, kini hanya ada Inpex Masela Ltd, anak usaha Inpex Corporation asal Jepang, yang menjadi pemegang hak partisipasi 65 persen.

Upaya pencarian mitra baru di Blok Masela terus berjalan. Pada 24 Agustus 2022, Jokowi telah membicarakan hal tersebut dengan sejumlah menteri terkait di Istana Negara, Jakarta. Kala itu, Jokowi telah memerintah anak buahnya segera mencari investor baru untuk Blok Masela yang direncanakan akan menelan investasi US$ 20 milar atau sekitar Rp 287 triliun.

"Investasi Shell dan rencana divestasi, arahan pak presiden dicarikan investor baru termasuk mempertimbangkan sovereign wealth fund atau INA untuk masuk dalam proyek tersebut," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan arahan Jokowi, selepas rapat.

Di tengah nasib Blok Masela yang belum jelas, Jokowi pada hari ini berkunjung ke Kepulauan Tanimbar. "Blok Masela itu terus kami dorong," katanya.

Ia menceritakan ulang situasi yang terjadi di lokasi, di mana dulu sebetulnya sudah akan jalan dengan Inpex dan Shell. "Tetapi karena itu harganya (minyak) rendah, sehingga ada satu yang mundur. Sehingga ini pengerjaannya juga ikut mundur," tutur Jokowi.

Dengan kondisi tersebut, Jokowi berjanji pemerintah akan terus mendorong hadirnya mitra baru bagi Inpex di proyek ini. "Sehingga segera dimulai Blok Masela."

Jokowi pun menjelaskan, kalau Blok Masela bisa beroperasi, keuntungan besar akan didapat oleh Kepulauan Tanimbar. Baik untuk perputaran uang maupun untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kepulauan Tanimbar maupun Provinsi Maluku. "Memang terus kita dorong agar segera dimulai," ucapnya.

Baca: Kenaikan Harga BBM, Waketum MUI: Implementasi Ekonomi Pancasila, Bentuk Kemaslahatan