TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburohman menyatakan para pedagang menolak wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau BBM dinaikan, pasti angkutan naik barang-barang naik. Harga pasti naik, padahal pasar sekarang semakin sepi," ujar Mujiburohman di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Beberapa hari yang lalu, ia juga mengungkapkan sempat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi sehingga terpaksa membayar biaya angkut lebih mahal karena hanya BBM non-subsidi yang tersedia.

"Apalagi kami rata-rata tidak punya alat transportasi. Sehingga, kenaikan BBM tentu jadi masalah," kata Mujiburohman.

Ia berujar jika harga barang-barang naik, sedangkan pendapatan masyarakat tetap, maka konsumen pun akan mengurangi besaran belanjanya. Saat ini pun, kata dia, pengunjung pasar di seluruh DKI Jakarta sudah turun sekitar 40 persen, ditambah daya beli yang semakin turun.

"Karena ngirit, yang tadinya belanja sekilo jadi setengah," ucapnya.

Selanjutnya: Pemerintah diharap serius menahan inflasi bahan pokok.

<!--more-->

Mujiburohman berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar kenaikan harga terutama bahan pokok tidak terus melonjak. Memang harga-harga menurut dia sudah turun, tetapi belum kembali ke harga semula atau sebelum pandemi Covid-19.

Ia mengaku pedagang pasar sudah tidak kuat mencari solusi lain. Sehingga, ia berharap pemerintah segera melakukan upaya serius dalam menahan laju kenaikan harga bahan pokok saat ini.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah mengawasi rantai pasokan dari hulu ke hilir. Sebab, misalnya harga telur, pedagang mengaku kini kesulitan mencari pasokan. Ditambah harga yang kini mencapai Rp 32 ribu per kilogram, dari harga sebelumnya yang berkisar Rp 20 per kilogram.

Mujiburohman mengatakan para pedagang pun kesulitan menaikan harga karena tak tega pada konsumen di tengah daya beli yang rendah saat ini. Sementara itu, omzet pedagang pasar sudah jeblok hingga 40 persen.

"Harapan kami, berapa pun harga - harga, asalkan daya beli masyarakat tinggi kan jadi murah. Masalahnya ya daya beli sekarang semakin menurun," ucapnya.

Baca: Revisi Perpres Pengendalian BBM Tunggu Diteken Jokowi, BPH Migas Ungkap Isinya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.