TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah telah menambah jumlah anggaran bantuan sosial atau bansos di tengah mencuatnya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Tambahan anggaran dari berbagai sumber itu ditujukan untuk menjalankan program bantuan langsung tunai atau BLT yang rencananya mulai cair pada 1 September 2022.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan tambahan dana untuk BLT itu bukan hasil pengalihan dari anggaran subsidi BBM yang sudah terus melonjak hingga Rp 502 triliun. Sebab, dia mengatakan, pemerintah telah mengkhususkan masing-masing anggaran itu demi memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

"Bukan dari anggaran subsidi (energi). Jadi memang anggaran subsidi sudah ada yang Rp 502,4 triliun dan bansos ada anggarannya sendiri," kata dia saat ditemui di kantornya, kemarin, Senin, 29 Agustus 2022.

Menurut Isa, total tambahan anggaran bansos untuk BLT BBM yang sebesar Rp 24,17 triliun itu diperoleh dari penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun yang telah disetujui DPR RI pada Mei 2022 lalu. Karena itu anggaran bansos dalam APBN 2022 menjadi sebesar Rp 431,5 triliun.

Selain itu, anggaran tambahan untuk BLT ini juga diambil dari dana cadangan
sebesar Rp 3,4 triliun. Sisanya yang sebanyak Rp 2,17 triliun diambil dari anggaran pemerintah daerah (pemda) yang telah diberikan melalui dana transfer ke daerah.

"Itu total mencapai sekitar Rp 22 triliun. Nah, yang sisanya Rp 2,17 triliun itu dari DAU-DBH (Dana Alokasi Umum - Dana Bagi Hasil), itu sudah ada duitnya yang di pemda," papar Isa.

Isa menekankan, anggaran BLT ini ditambah semata untuk merespons kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus membebani ekonomi masyarakat. Dengan adanya BLT sebaga bansos ini, Isa megatakan, masyarakat terutama golongan bawah bisa terjaga daya belinya.

"Jadi apakah BBM mau dinaikkan atau tidak, tapi pemerintah memang sudah melihat bahwa ada kebutuhan untuk membantu rakyat terutama golongan bawah ini dengan tambahan bansos," kata Isa. <!--more-->

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bantuan sosial tambahan hasil pengalihan subsidi BBM alias bansos BBM akan mulai disalurkan ke masyarakat pada 1 September. Nilai bansosnya mencapai Rp 24,17 triliun dan diberikan dalam tiga bentuk.

"Nanti per 1 September sekalian bansos yang normal, yang rutin," kata dia usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Senin, 29 Agustus 2022.

Bansos BBM ini pertama disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT Rp 600 ribu kepada kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

Uang tunai ini akan mulai dibayarkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali. Tapi pembayarannya akan dirapel menjadi dua kali saja, yaitu Rp 300 ribu dan Rp 300 ribu.

Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.

Adapun bansos BBM ini akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Salah satu pertimbangan yaitu karena tidak semua daerah punya kantor bank, jika harus ditransfer langsung. Risma juga menyebut distribusi lewat PT Pos Indonesia juga bertujuan untuk percepatan penyaluran.

Risma meminta bansos BBM ini hanya dibelikan untuk kebutuhan pokok dan bukan untuk rokok maupun minuman keras. Ia memastikan bantuan ini tidak akan jatuh ke tangan masyarakat yang tidak berhak, semisal yang punya mobil. "Enggak ada, kalau di aku malah dicabut yang punya mobil," ujarnya.

Baca Juga: Bansos BBM Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan 1 September

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.