TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyarankan pemerintah mengalihkan anggaran infrastruktur, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), untuk belanja subsidi atau bantuan sosial. Saran ini disampaikan setelah harga Pertalite diperkirakan naik menjadi Rp 10 ribu per liter.

"Anggaran untuk food estate, IKN, atau KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandun) bisa dialihkan ke subsidi. Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," ujar Nailul saat dihubungi pada Kamis, 17 Agustus 2022.

Pemerintah sebelumnya telah memberi sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi. Sinyal ini menguat pasca-anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp 502 triliun.

Nailul berpendapat, pilihan pemerintah cukup sulit dalam memutuskan kebijakan BBM bersubsidi. Jika harga BBM melonjak di tengah risiko kenaikan harga barang secara global, kondisi tersebut akan membuat inflasi Indonesia semakin tidak terkendali. Apalagi saat ini, inflasi Indonesia sudah mencapai 4,94 persen.

"Jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen bila Pertalite dinaikkan," kata Nailul.

Inflasi 7 persen itu, kata dia, bisa terjadi bila kenaikkan BBM subsidi lebih dari 50 persen. Menurut dia, jika BBM bersubsidi naik, semua harga barang akan naik dan transportasi berisiko terkerek semakin tinggi.

Namun, jika BBM bersubsidi tidak dinaikkan, beban APBN semakin berat. "Maka memang langkah paling pas adalah menaikkan harga BBM non pertalite. Jadi pertalite masih tetap harganya," ujarnya

Namun demikian, kata dia, kebijakan tersebut pasti akan diikuti oleh pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Karena itu, dia menyebut perlu ada antisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok.

Selain merealokasi anggaran, Nailul menyarankan cara lain, yakni dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia guna meredam kenaikan inflasi. Saat ini, kata dia, BI masih berusaha untuk menahan suku bunga acuan meski nilai tukar rupiah melemah dan menambah jebol anggaran subsidi minyak.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sebelumnya memperkirakan harga Pertalite akan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Dengan demikian, inflasi 2022 bisa menembus 6-6,5 persen secara year on year.

Bhima menuturkan dampak kenaikan BBM akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Daya beli masyarakat bakal menurun dan mendorong bertambahnya jumlah orang miskin baru. "Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen," kata Bhima.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Menteri PUPR: Tidak Ada Pembangunan Infrastruktur Baru Kecuali Perintah Presiden

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.