Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) bersama pemilik saham gerai Holywings Hotman Paris (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat peninjauan lapangan di gerai Holywings Gunawarman, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah melakukan pemeriksaan langsung ke Holywings terkait dengan adanya penemuan pelanggaran izin usaha. ANTARA/Aditya Pradana Putra
2. Bantah Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat, Bos Indofood: Harga Gandum Tertinggi Sudah Lewat
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) Franciscus Welirang angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo soal harga mi instan di dalam negeri yang berpotensi naik hingga 3 kali lipat seiring dengan tingginya harga gandum dunia yang disebabkan perang Rusia-Ukraina.
Franciscus memastikan harga mi instan buatan Indomie tidak akan melonjak sampai tiga kali lipat. Salah satunya karena harga gandum internasional belakangan sudah terpantau menurun.
Pria yang akrab disapa dengan Franky tersebut menjelaskan harga gandum mencapai level tertinggi pada Mei 2022 dan akan tiba di Indonesia pada Agustus ini. “Harga gandum tertinggi sudah lewat dan sepertinya tidak akan naik lagi,” katanya ketika dihubungi, Rabu, 10 Agustus 2022.
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
3 hari lalu
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024
3 hari lalu
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.
