Perusahaan Milik Keluarga Hary Tanoe Klaim Tak Terlibat Penimbunan Beras Bansos

Kamis, 4 Agustus 2022 21:27 WIB

Lokasi penguburan Bansos Presiden di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Rabu, 3 Agustus 2022. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melakukan penyidikan dan pengecekan lokasi Bantuan Sosial Presiden berupa beras sebanyak 3,4 ton yang dikubur di sebuah lahan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan milik keluarga dari Hary Tanoesoedibjo, PT Dos Ni Roha Tbk (ZBRA) atau PT DNR, memastikan tidak terlibat dalam kasus penimbunan bantuan sosial (banos) beras di Depok. Adapun DNR saat ini dipimpin oleh Rudy Tanoesoedibjo, kakak Hary Tanoe.

Head of Corporate Communication Dos Ni Roha Ida Widayani menyatakan perusahaan tidak ikut campur dalam temuan penimbunan beras, yang disinyalir merupakan program bansos Presiden RI pada periode Mei-Juni 2020. Sebelumnya, beras bansos dikubur oleh pihak JNE.

"Manajemen PT Dos Ni Roha menyatakan bahwa DNR sebagai badan hukum tidak terlibat dalam proyek penyaluran bansos di bulan tersebut," ujar Ida pada Kamis, 4 Agustus 2022.

Ida menjelaskan, DNR mendapatkan proyek penyaluran beras bansos pada September-Oktober 2020. Dalam pelaksanaannya, DNR tidak bekerja sama dengan JNE sebagai pelaksana last mile delivery.

Ia melanjutkan, emiten berkode ZBRA itu dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi. "Pada periode tersebut, kami tidak bekerja sama dengan JNE sebagai pelaksana last mile delivery," ungkapnya.

Advertising
Advertising

Ida menuturkan, pada masa pendemi Covid-19, diperlukan sinergi dari seluruh lapisan, termasuk pemerintah dan sektor swasta agar roda ekonomi dan sosial kembali berjalan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung program yang positif tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kejujuran.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan beras bantuan presiden (Banpres) dikubur di Depok karena rusak. Beras tidak layak dikonsumsi akibat hujan saat pengiriman oleh JNE.


BISNIS

Baca juga: Kementerian PUPR Belum Terima Anggaran Pembangunan IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

9 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

9 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

10 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

10 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

10 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

10 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

11 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya