TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Hadi Tjahjanto meluncurkan pembukaan kantor pertanahan (kantah) pada akhir pekan atau Sabtu-Minggu.

Pelayanan Sabtu-Minggu ini disebut Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan akan dibuka di kantor pertanahan ibu kota provinsi dengan rata-rata jumlah jumlah layanan di atas 2.000 berkas per tahun.

Berdasarkan kriteria ini, total kantah yang akan membuka PELATARAN berjumlah 107 kantor. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membuka loket prioritas yang diperuntukkan kepada masyarakat yang mengurus tanah secara langsung atau mandiri tanpa kuasa.

“Saya meluncurkan loket prioritas pelayanan pertanahan dan pelayanan pertanahan akhir pekan. Loket prioritas pelayanan pertanahan adalah loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung tanpa kuasa,” kata Hadi Tjahjanto saat hari pertama Rapat Kerja Nasional 2022 di Ritz-Carlton Hotel, Selasa, 26 Juli 2022.

Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan layanan hotline pengaduan di nomor WhatsApp 0811-1068-0000 agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, termasuk apabila ada pegawai BPN yang pungli atau mempersulit pelayanan ke masyarakat.

“Kepada seluruh jajaran ATR/BPN saya meminta agar masyarakat dilayani dengan baik dan cepat. Saya selalu wanti-wanti seperti itu, dan berikan pelayanan terbaik, kalau bisa dimudahkan,” kata Hadi.

<!--more-->

Ia pun memperingatkan kepada jajaran ATR/BPN agar tidak melakukan pungutan liar atau pungli. Menteri Hadi mengancam akan memproses secara tegas kepada pegawai yang melakukan pungli dengan sanksi pemecatan.

“Apabila ada pejabat BPN sudah menjalankan tugas sesuai prosedur dan sebaik-baiknya, namun pegawai itu dikriminalisasi. Maka saya akan pasang badan untuk membela mereka,” kata Hadi.

Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 pada 26-29 Juli 2022 yang dihadiri seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN. Sekitar 1.000-an Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) mengikuti rakernas.

Rakernas Kementerian ATR / BPN ini membahas percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang saat ini mencapai 74,8 persen. Kemudian penyelesaian konflik pertanahan, termasuk mafia tanah, dan dibahas juga strategi pembangunan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Baca: Peternak Terdampak Wabah PMK Tagih Janji Ganti Rugi Pemerintah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.