Pengusaha: Eksportir CPO Butuh 1-2 Bulan untuk Atur Kapal jika DMO Sawit Dihapus

Minggu, 24 Juli 2022 09:00 WIB

Pekerja memuat tandan buah kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, 27 April 2022. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengaku belum menerima undangan dari Kementerian Perdagangan untuk membahas rencana pencabutan kewajiban domestik market obligation (DMO) sawit. Wacana itu sebelumnya digaungkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

“Kita belum dipanggil. Tetapi pengusaha sawit pasti akan support untuk kepastian suplai minyak goreng untuk lokal,” kata Eddy saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Juli 2022.

Menurut dia, kebijakan pencabutan DMO bisa memudahkan para eksportir untuk mengatur kontrak dengan kapal karena sudah ada kepastian pengiriman barang di awal. Namun, Eddy menekankan bakal ada jeda 1-2 bulan seandainya DMO dicabut karena eksportir harus mengatur kapalnya.

“Kita tetap perlu persetujuan ekspor (PE), akan tetapi untuk mendapatkan PE tidak perlu persyaratan. Selain itu, eksportir harus lebih ada kepastian di awal untuk mengatur kapal. Sebab untuk atur kapal butuh waktu 1 sampai dengan 2 bulan ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan mempertimbangkan mencabut DMO crude palm oil (CPO). Syaratnya, pengusaha harus berkomitmen memenuhi stok minyak goreng dalam negeri.

Advertising
Advertising

Rencana itu disampaikan oleh Mendag, yang kerap disapa Zulhas, saat kunjungan ke Pasar Cibinong di Kabupaten Bogor, Jumat, 22 Juli 2022. Ia mengatakan relaksasi DMO memungkinkan apabila pasokan minyak goreng dalam negeri terjamin sehingga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit bisa terdongkrak di angka Rp 2.000 per kilogram.

“Saya lagi pertimbangkan. Saya nanti bertemu dulu dengan para pengusaha dan apabila mereka sudah commit untuk memenuhi DMO, saya pertimbangkan DMO itu tidak perlu lagi. Kami akan pertimbangkan DMO dicabut agar ekspornya bisa cepat,” kata Zulhas.

Namun, Zulhas belum memastikan perihal kepastian pencabutan DMO. Ia mengatakan kebijakan ini masih menjadi pertimbangan dan memerlukan jaminan dari pengusaha sawit agar tidak ada lagi kelangkaan minyak dalam negeri.

Baca juga: Respons Pengusaha Sawit Atas Rencana Pemerintah Hapus DMO CPO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

3 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Naik, Harga Biodiesel per Mei 2024 jadi Rp 12.453 per Liter

4 hari lalu

Naik, Harga Biodiesel per Mei 2024 jadi Rp 12.453 per Liter

Kementerian ESDM menetapkan harga indeks pasar bahan bakar nabati atau HIP BBN biodiesel per Mei 2024 sebesar Rp 12.453 per liter.

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

5 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

5 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

5 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

5 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

5 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

6 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya