TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui aspek keuangan menjadi pembahasan penting dalam upaya mencegah dampak perubahan iklim. Pembahasan itu lalu ditindaklanjuti pada persamuhan dengan menteri keuangan, menteri pembangunan, dan menteri lingkungan hidup dalam G20 Presidensi Indonesia di Bali.

“Sejak Bali UNFCCC 2007 lalu, kami justru menginisiasi dan menempatkan aspek finansial dalam konteks diskusi, pembicaraan, dan bahkan ke tahap negosiasi terkait perubahan iklim,” kata Sri Mulyani dalam forum bisnis Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia di Nusa Dua, Bali, Rabu, 13 Juli 2022.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pembicaraan mengenai perubahan iklim hanya dihadiri badan lingkungan hidup dan pakar lingkungan. Ia menyayangkan aspek finansial tidak pernah dibicarakan.

Namun dengan inisiatif Indonesia, finansial dalam konteks perubahan iklim, bahkan negosiasinya, turut menjadi pokok perembukan. Menurut Sri Mulyani, pembicaraan ini penting untuk mencapai Perjanjian Paris dalam UNFCCC. Dalam perjanjian itu, negara-negara anggota (Paris Club) berkomitmen mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi karbon.

Indonesia, kata Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya dan sumber daya sendiri. Target itu bisa ditingkatkan hingga 41 persen apabila mendapat dukungan internasional.

“Peningkatan pengurangan CO2 hanya dapat dicapai jika ada dukungan internasional, terutama dari negara maju, seperti yang tercermin dalam Perjanjian Paris,” katanya.

Acara sela G20 ini digelar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), yang merupakan Special Mission Vehicles (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Indonesia. Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan perusahaan mendapat mandat untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satunya dengan mengakselerasi program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor melalui produk-produk keuangan berkelanjutan. Kemudian, melalui mobilisasi dukungan pembiayaan, fasilitas multilateral atau instrumen pasar modal seperti green bond, serta SDG Indonesia One (SIO) sebagai platform blended finance.

“Pada platform ini kami telah berhasil memperoleh komitmen sebesar US$ 3,3 miliar dari para donor, filantropi, maupun lembaga keuangan bilateral/multilateral, untuk selanjutnya kami salurkan ke dalam proyek-proyek berwawasan lingkungan, antara lain sektor energi terbarukan," kata Edwin.

Sementara itu, Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah menyatakan IIF, yang berperan sebagai katapis percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan delapan prinsip yang diadopsi dari standar internasional. “Melalui forum bisnis ini, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Reynaldi.

Baca juga: Cina Pastikan Bakal Dukung Dana Darurat Kesehatan FIF di G20

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini