Jokowi Sebut Program Bunga KUR 3 Persen Berakhir 2022, Bagaimana dengan Tahun Depan?

Rabu, 13 Juli 2022 14:59 WIB

Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3 persen hanya diberikan tahun ini saja alias berakhir Desember 2022. Ia belum memastikan apakah kebijakan ini akan berlanjut di tahun 2023 atau tidak.

"Tahun depan gak tau, ada lagi ndak," kata Jokowi kepada para pengusaha kecil dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta Timur, Rabu, 13 Juli 2022.

Bunga KUR sejatinya mencapai 16,5 persen, tapi nasabah hanya dibebankan 3 persen karena 13,5 persen lainnya disubsidi pemerintah. Maret lalu, pemerintah memutuskan kebijakan ini diperpanjang sampai akhir 2022.

Kepada pengusaha kecil di lokasi, Jokowi sempat meminta mereka berbondong-bondong mengajukan KUR ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI maupun bank lainnya. "Mumpung bunganya masih 3 persen per tahun," kata kepala negara.

Beberapa pengusaha kecil yang hadir juga sudah lebih dulu mengambil KUR di BRI. Contohnya ibu-ibu bernama Wageningtyas yang dipanggil Jokowi ke atas panggung. Pengusaha roti bakar Bandung ini sudah menerima pinjaman dari BRI berupa KUR senilai Rp 50 juta. "Bunga 3 persen, murah banget pak, sampai saya lega banget," kata Wageningtyas.

Advertising
Advertising

Mendengar jawaban itulah, Jokowi lalu terpantik untuk menyinggung bahwa bunga yang diterima Wageningtyas ini adalah hasil subsidi pemerintah. "Murah, itu disubsidi pemerintah," kata dia.

Jokowi lalu mengatakan program subsidi bunga KUR ini baru akan diteruskan lagi tahun depan kalau masih ada anggarannya. "Karena duit subsidi untuk KUR bukan miliar, tapi triliunan," kata dia.

Meski begitu, ada juga keluhan dari pengusaha kecil terkait KUR ini. Contohnya dari pedagang sayur bernama Sulastri. Ia mengaku ke Jokowi tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebagai insentif pandemi lantaran dirinya menjadi penerima KUR.

Pemerintah memang membatasi penerima bantuan salah satunya yang dikecualikan yaitu penerima KUR. Kepada Sulastri, Jokowi pun menyebut bantuan ini memang hanya diberikan kepada 20 juta saja dari 65 juta UMKM.

Tapi Sulastri masih protes ke Jokowi. "Rondo, Pak, rondo. Dari 96 dengan tiga anak, pak. Ayo, pak. Masak ga dapat bantuan?" kata dia, disambut tawa oleh eks Wali Kota Solo ini.

"Wah ini udah larinya ke saya, rondo, rondo tuh janda," ujar Jokowi. Tapi akhirnya Sulastri ikhlas tak dapat bantuan tersebut karena anaknya sudah dapat bantuan pendidikan Bidikmisi.

Baca: Seberapa Besar Kemungkinan Resesi Ekonomi Menimpa Indonesia?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

24 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

17 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya