Harga TBS Anjlok, Luhut Colek Sri Mulyani Turunkan Pungutan Ekspor

Kamis, 7 Juli 2022 14:44 WIB

Penampilan dua sahabat Sri Mulyani dan Retno Marsudi kerap mencuri perhatian, termasuk saat membuka G20 Summit di Italia/Foto: Facebook/Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan menurunkan pungutan ekspor agar harga tandan buah segar (TBS) tak lagi anjlok. Ia mengungkapkan telah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas lebih lanjut wacana tersebut.

"Supaya lancar (ekspor) kita mungkin akan menurunkan. Tadi malam saya bicara sama Menteri Keuangan soal tarif pungutan ekspor, mungkin kita bawa sampai ke bawah sehingga orang dikasih insentif untuk ekspor," kata Luhut di Grand Hotel Sahid Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.

Ia mengatakan permasalahan masih terjadi pada sisi hulu industri sawit. Sehingga realisasi ekspor masih membutuhkan waktu. Namun ia memprediksikan dua minggu ke depan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya akan kembali lancar.

"Sekarang kita coba supaya dua minggu dari sekarang, mungkin pertengahan bulan, tanggal belasan, minggu depan akhir itu ekspor sudah mulai lancar. Kalau itu lancarkan kita harapkan TBS bisa naik," kata dia.

Menurutnya, jika ekspor naik maka tangkinya TBS di pabrik akan cepat kosong sehingga hasil panen para petani dapat cepat terserap. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendorong kenaikan TBS.

Advertising
Advertising

Adapun sebelumnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah untuk mengurangi beban yang menekan harga TBS tersebut. “Harapan dari para petani supaya pemerintah segera melakukan hal-hal yang sekiranya menekan harga TBS, supaya dicabut. Seperti bea keluar, pungutan ekspor, DMO, DPO, dan terakhir FO (fush-out),” ujar Ketua Apkasindo Gulat pada Kamis, 23 Juni 2022.

Ia mengusulkan pungutan ekspor dapat dipangkas dari US$ 200 menjadi US$ 100. Kemudian bea keluar menurutnya sebaiknya diturunkan dari US$ 288 menjadi US$ 200. Sehingga total beban yang akan ditanggung dalam konteks bea keluar sebaiknya diturunkan dari US$ 288 menjadi US$ 200.

Gulat berujar jika beban tersebut tidak dikurangi maka harga TBS petani maksimal hanya Rp 2.010 per kilogram TBS. “Bebannya Rp 1.290 per kilogram TBS tentu ini sangat berat bagi kami. Namun jika ini bisa diringankan bebannya, maka harga TBS kami akan naik,” kata Gulat.

“Inilah yang disebut Pak Luhut harga TBS harus di atas tiga ribu. Namun jika tetap menggunakan regulasi yang sebelumnya atau beban tadi, yaitu bea keluar, pungutan ekspor, DMO, DPO, dan FO, yang totalnya itu 753 USD atau setara dengan 9.400 rupiah," tutur Gulat.

Baca Juga: Kepada Petani Sawit Luhut Mengaku Sulit Menaikkan Harga TBS, Sebab...

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

9 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

9 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

15 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

1 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

1 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

2 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya