Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Reporter
Hamdan Cholifudin Ismail
Editor
Francisca Christy Rosana
Rabu, 29 Juni 2022 22:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2021. Capaian WTP ini merupakan yang kesembilan kali sejak 2013.
“Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya dalam keterangan tertulis Rabu, 29 Juni 2022.
Budi Karya menyebut, terlepas dari predikat WTP, adasejumlah catatan dari BPK. Catatan ini, ia memastikan, akan segera ditindaklanjuti.
“Kepada pak Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran agar memperhatikan catatan yang ada. Meskipun tidak fatal, harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik ke depannya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan lembaga audit negara tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Nyoman berujar laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional.
Selain itu, perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. "Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK. Namun, merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Nyoman.
Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK dihadiri oleh auditor utama keuangan negara I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, dan Inspektur Jenderal Kemenhub Gede Pasek Suardika. Ada pula sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan di pusat dan daerah yang hadir secara daring.
Baca juga: BKPM Berharap Indonesia Jadi Produsen Terbesar Baterai Mobil Listrik Dunia
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
