TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.

Bhima menilai pernyataan Mendag tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gagal menentukan program yang prioritas dan mana yang tidak mendesak. "Pemerintah tidak mampu melihat persoalan yang urgent," ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 25 Juni 2022.

Sebelumnya Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah sebetulnya bisa menurunkan harga pangan, tapi akan berkonsekuensi pada lonjakan beban subsidi dan pada akhirnya menyulitkan pemerintah membangun infrastruktur.

"Bisa saja beras diturunkan harganya, artinya subsidinya naik. Kalo subsidi naik, bisa gelap tuh lampu. Jalan rusak, enggak bisa diperbaiki, habis uangnya," kata Zulhas di sela-sela kunjungannya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu, 25 Juni 2022.

Ia juga mengklaim pemerintah telah menggelontorkan subsidi dengan jumlah lebih dari Rp 500 triliun untuk menurunkan harga pangan. "Sekarang 500 triliun lebih untuk subsidi. Nanti kalo subsidi dinaikkan lagi, nggak bisa bikin jalan, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi inilah yang harus disampaikan secara terbuka agar bisa dipahami," ucapnya.

Lebih jauh, Bhima mempertanyakan infrastruktur yang tak dapat dibangun menurut Mendag tersebut. Sebab, jika pemerintah menyatakan telah mengeluarkan anggaran subsidi yang besar, tapi proyek mercusuar seperti pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara nyatanya masih tetap berjalan.

Padahal kebutuhan pendanaan IKN terbilang jumbo, sebesar Rp 501 triliun. Porsi anggaran pembangunan IKN di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun mencapai 53 persen.

Hal ini lagi-lagi, menurut Bhima, menunjukkan pemerintah keliru melihat mana yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat. "Mana yang lebih mendesak, menjaga inflasi pangan sehingga daya beli masyarakat bisa pulih lebih solid atau membangun IKN?" katanya.

Ia menduga hal tersebut karena pada akhirnya politik anggaran lebih berat kepada mega proyek IKN. Zulkifli Hasan, kata Bhima, mungkin tidak berani meminta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyetop proyek IKN terlebih dahulu, supaya pemerintah bisa fokus menjaga stabilitas harga pangan. "Idealnya Mendag pasang badan, bukan malah memaklumi situasi."

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Kalau Harga Pangan Diturunkan, Infrastruktur Tak Bisa Dibangun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.