TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkap bahwa mayoritas subsidi LPG tiga kilogram dan BBM justru dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu.

“Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, justru kelompok yang mampu,” katanya dalam Rapat bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa 14 Juni 2022.

Febrio menyatakan hal tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan subsidi yang lebih tajam yaitu penggantian dari subsidi terbuka menjadi berbasis orang.

Ia menjelaskan empat desil masyarakat termiskin ternyata hanya menikmati subsidi LPG tiga kilogram sebesar 23,3 persen dari total subsidi sedangkan empat desil terkaya menikmati 57,9 persen dari total LPG bersubsidi.

Tak hanya itu, penyediaan LPG di Indonesia ternyata mayoritas berasal dari impor yakni mencapai 80 persen dari total LPG.

Terlebih lagi, harga komoditas energi semakin meningkat akibat konflik geopolitik namun Harga Jual Eceran (HJE) tetap Rp4.250 per kilogram sejak 2010 sedangkan harga keekonomiannya kini mencapai Rp19.609 per kilogram.

“Ini menunjukkan besarnya beban dari subsidi LPG yang kita lakukan tapi ini keputusan dari kita bersama untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian 2022,” jelasnya.

Kebijakan Subsidi Dievaluasi

<!--more-->

Kemudian, dari sisi konsumsi LPG bersubsidi juga semakin meningkat yaitu diproyeksikan mencapai 7,82 juta metrik ton pada 2022 sedangkan konsumsi LPG non subsidi sebesar 0,58 juta metrik ton.

Selain LPG, subsidi BBM ternyata turut dinikmati masyarakat mampu yaitu sebanyak 60 persen masyarakat terkaya menikmati hampir 80 persen dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan.

Sementara 40 persen masyarakat terbawah hanya menikmati konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 17,1 liter per rumah tangga per bulan.

Bahkan selisih antara harga penetapan dengan harga keekonomian dari BBM jenis solar saat ini sangat tinggi yakni Rp5.150 untuk harga penetapan dan keekonomian Rp12.170.

“Nah ini lah yang menjadi evaluasi bagi kita untuk semakin bisa pertajam kebijakan subsidi ke depan,” kata Febrio.

Baca: Kemenkeu: Sebelum Bergabung Investasi, Perlu Paham 4L

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini