TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi menanggapi penandatanganan surat audit perusahaan sawit Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyerahkan proses audit itu kepada Kemenko Marves.

"Ini kan baru dimulai, suratnya baru berjalan. Biarlah prosesnya berjalan sendiri dipimpin oleh Kementerian Marves," ujarnya setelah rapat kerja bersama Komisi VI DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.

Lutfi menjelaskan proses audit baru berjalan setelah Luhut meneken surat audit. Audit itu akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun Luhut mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengurusi polemik minyak goreng, khusus di wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk wilayah lainnya akan diurus oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Audit dilakukan untuk melihat tata-kelola industri minyak goreng dari hulu ke hilir. Tujuan utama dari penugasan itu adalah tercukupinya pasokan minyak goreng domestik dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memanggil perusahaan-perusahaan sawit untuk melihat akar masalah persoalan minyak goreng dari hulu. KPPU menemukan dugaan kartel minyak goreng dan penguasaan lahan sawit yang tidak sesuai dengan batasan hak guna usaha (HGU).

KPPU melihat struktur industri minyak goreng yang cenderung oligopoli atau dikuasai sekelompok pelaku usaha membuka peluang adanya kartel. Delapan perusahaan raksasa, menurut KPPU, memakan kue terbesar industri komoditas tersebut. KKPU mengusulkan pemerintah untuk mengaudit perusahaan-perusahaan sawit tersebut, khususnya soal data HGU.

Baca juga: Luhut Akui Harga Minyak Goreng Tak Mudah Dikendalikan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.