Terpopuler Bisnis: Bedanya Tenaga Honorer dan Kontrak, Pahamify PHK Karyawan

Selasa, 7 Juni 2022 05:00 WIB

Ratusan massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Selama ini, status mereka tidak jelas, apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang Senin kemarin, 6 Juni 2022, diawali dengan penjelasan perbedaan tenaga honorer dan tenaga kontrak dan penjelasan bos Pahamify PHK Karyawan.

Lalu berita tarif masuk area stupa Candi Borobudur senilai Rp 750 ribu untuk turis asing yang belum final. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih terus mengkaji.

Ada juga berita tentang Menko Polhukam Mahfud MD yang mengusulkan tambahan anggaran di kementeriannya senilai Rp 24,3 miliar pada 2023. Tambahan anggaran ini untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Pemilu 2024.

Berikut ini lima berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis:

1. Pemerintah Akan Hapus Tenaga Honorer, Apa Bedanya dengan Tenaga Kontrak?

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB), resmi akan menghapus tenaga honorer. Keputusan ini mulai berlaku pada 28 November 2023 mendatang. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022.

Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak akan lagi mendengar istilah tenaga honorer di masa depan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang salah kaprah bahwa keputusan itu juga berlaku untuk tenaga kontrak. Padahal, antara tenaga honorer dan tenaga kontrak adalah dua hal yang berbeda. Lantas apa perbedaan keduanya?

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Lagi-lagi Startup PHK Karyawan, Ini Penjelasan Bos Pahamify

Advertising
Advertising

Pahamify, startup edutech, mengkonfirmasi kabar terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawannya.

CEO Pahamify Syarif Rousyan Fikri mengatakan PHK ini salah satu bentuk dari adaptasi dalam kondisi makro ekonomi yang terjadi saat ini, Pahamify melakukan ini agar dapat mewujudkan visi jangka panjang dalam menghadirkan kegembiraan belajar yang otentik bagi siswa Indonesia.

Syarif juga menjelaskan PHK ini juga didasari dari evaluasi bisnis. Pahamify telah memutuskan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang mengharuskan untuk berpisah dengan beberapa karyawan- karyawan yang luar biasa.

"Jumlah karyawan yang terpengaruh lebih sedikit daripada yang dirumorkan . Kami juga mematuhi peraturan Indonesia dalam memenuhi hak dan kewajiban karyawan kami," ujar Syarif kepada Bisnis.com, Senin 6 Juni 2022.

Pahamify pun menjadi startup kesembilan dan startup kedua Edutech yang melakukan PHK sepanjang 2022. Belum lama ini startup Beres.id milik Malaysia baru saja menutup layanan mereka di Indonesia menjadikan mereka startup ketujuh setelah LINE yang melakukan PHK di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

3. Luhut Pastikan Tarif Masuk Area Stupa Candi Borobudur Rp 750 Ribu Belum Final

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana kenaikan tarif masuk area stupa Candi Borobudur belum final. Wacana itu bergulir seiring dengan upaya pemerintah membatasi kuota pengunjung untuk menjaga situs warisan dunia.

"Karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden di minggu depan," kata Luhut dalam keterangan tertulis Ahad, 5 Juni 2022.

Dia mengaku mendengar banyak masukan dari masyarakat perihal wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Luhut menyebut pemerintah memperhatikan kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan tarif masuk area stupa Candi Borobudur untuk wisatawan lokal Rp 750 ribu. Sedangkan wisatawan mancanegara atau wisman, tarif masuk itu dipatok US$ 100 atau Rp 1,4 juta. Namun untuk pelajar, tarifnya tetap Rp 5.000.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

Berita terkait

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 menit lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

8 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Antara Banyuwangi dan Gunung Marapi, Respons Pemkab dan Aksi BMKG

9 jam lalu

Top 3 Tekno: Antara Banyuwangi dan Gunung Marapi, Respons Pemkab dan Aksi BMKG

Top 3 Tekno Berita Terkini didominasi artikel mengenai aktivitas peledakan di tambang emas yang menggetarkan kawasan pantai Pulau Merah, Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat

9 jam lalu

Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat

Tuhiyat menyatakan prioritas MRT Jakarta saat ini menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jalur dan infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

11 jam lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Manfatkan AI untuk Bangun Infrastruktur Jalan di IKN

22 jam lalu

Kementerian PUPR Manfatkan AI untuk Bangun Infrastruktur Jalan di IKN

Menurut Kementerian PUPR pemanfaatan AI digunakan untuk membangun dan mempermudah proses konstruksi infrastruktur jalan di IKN

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

23 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Tips Bangkit Setelah Kena PHK

1 hari lalu

Tips Bangkit Setelah Kena PHK

Beberapa langkah bisa dilakukan jika ingin bangkit dari PHK

Baca Selengkapnya