TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, melihat penunjukan Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pihak yang ikut mengurusi masalah kelangkaan minyak goreng adalah bukti puncak kekesalan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Musababnya, persoalan ini terjadi berlarut-larut dan tak kunjung selesai.

“Akhirnya Presiden menurunkan aji pamungkasnya, Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Presiden mungkin percaya dengan Pak Luhut,” kata Andre saat dihubungi, Selasa malam, 24 Mei 2022.

Politikus Gerindra itu mengatakan Luhut selama ini dianggap mumpuni menyelesaikan berbagai urusan yang bahkan menyeberang dari tugas pokoknya di Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi. Meski demikian, ia tak menampik tugas baru Luhut dari Jokowi akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Apalagi selama pemerintahan Jokowi, Luhut ditugasi mengisi posisi-posisi strategis. Misalnya pada 2020, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu pada medio Juni 2021 lalu, Jokowi meminta Luhut menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Tak lama kemudian, Luhut kembali mendapatkan tugas untuk memimpin Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Dia juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pada 2021, Luhut ditabalkan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

“Jadi semuanya dikerjakan Pak Luhut kayak yang lain enggak bisa kerja. Faktanya apa yang diminta Pak Jokowi kepada Pak Luhut selesai. Kan kita juga harus objektif,” ucap Andre.

<!--more-->

Andre meminta masyarakat tak berfokus pada penunjukan Luhut, namun upaya untuk merampungkan krisis minyak goreng. Dia berharap kebijakan Jokowi dapat segera mendorong harga minyak goreng curah ke batas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter.

Selain itu, dia mengharapkan penyerapan kelapa sawit di tingkat petani optimal sehingga harga tandan buah segar (TBS) membaik. “Untuk urusan evaluasi menteri yang lain, itu urusan presiden. Itu kewenangan beliau. Kami di DPR sudah berbusa-busa memberikan masukan, pandangan, soal penyelesaian minyak goreng ini,” kata Andre.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan wewenang Luhut tak akan melampaui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian."Kami hanya bantu-bantu saja. Enggak ada ambil alih," kata Septian.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut akan membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di daerah Jawa dan Bali. Selain itu, Luhut bakal ikut mengawasi distribusi pasokan agar sampai ke masyarakat.

Jodi menegaskan, dalam melaksanakan tugas tersebut, kementerian dan lembaga bakal saling berkoordinasi. Kementerian Luhut akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator.

Baca juga: Ini Sederet Tugas Khusus Luhut dari Jokowi untuk Urus Minyak Goreng

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.