Terkini Bisnis: Harga TBS Sawit Naik, Nasabah Bumiputera Gelar Aksi di OJK

Reporter

Tempo.co

Senin, 23 Mei 2022 12:01 WIB

Kegiatan mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Minggu, 8 Mei 2022. TEMPO/Abdi Purmono

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 23 Mei 2022 dimulai dengan para petani kelapa sawit menyebutkan terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan harga buah tandan segar (TBS) kelapa sawit, sejak kebijakan ekspor CPO dan produk turunannya dibuka kembali.

Kemudian informasi survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 10-14 Mei 2022 mengenai respons masyarakat terhadap mafia minyak goreng.

Selain itu berita tentang puluhan nasabah korban gagal bayar klaim polis asuransi Bumiputera menggelar aksi di depan gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin, 23 Mei 2022. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Cerita Petani Sawit: Larangan Ekspor Membuat Harga TBS Membaik

Para petani kelapa sawit menyebutkan terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan harga buah tandan segar (TBS) kelapa sawit, sejak kebijakan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya dibuka kembali pekan lalu.

Advertising
Advertising

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyebutkan harga TBS di tingkat petani saat ini berada di level Rp2.011/kilogram (kg). Adapun, sebelum dibukanya keran ekspor CPO diumumkan, harga rata-rata TBS di tingkat petani mencapai Rp1.775/kilogram.

Gulat mengatakan seharusnya saat ini harga TBS sudah mulai normal yakni di level Rp2.800/kg-Rp3.800/kg di 22 provinsi di Indonesia.

“Tapi secara umum pengumuman Presiden Jokowi tentang pencabutan larangan ekspor sudah menunjukkan perbaikan harga TBS petani, meskipun tidak signifikan,” kata Gulat kepada Bisnis, Minggu 22 Mei 2022.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. LSI: Masyarakat Ingin Mafia Minyak Goreng Dihukum Seumur Hidup

Lembaga Survei Indonesia membuat survei mengenai respons masyarakat terhadap mafia minyak goreng. Survei yang lakukan pada 10-14 Mei itu, mayoritas masyarakat menilai mafia minyak goreng harus dihukum seumur hidup.

"Dari masyarakat yang tahu, mayoritas (51,8 persen responden) menilai (mafia minyak goreng) harus dihukum seumur hidup," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers virtual Ahad, 22 Mei 2022.

Bahkan, LSI mencatat 17,1 persen responden menilai koruptor atau mafia minyak goreng harus dihukum seumur hidup. Sedangkan 15,5 persen menyatakan koruptor harus dihukum 20 tahun.

Adapun 62 persen responden tahu atau pernah dengar Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan
menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan ekspor minyak goreng.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Tuntut Pencairan Dana Polis di OJK

Puluhan nasabah korban gagal bayar klaim polis asuransi Bumiputera menggelar aksi di depan gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin, 23 Mei 2022.

Dengan membawa slogan tuntutan, para nasabah yang sudah habis kontrak dan klaim polis, menuntut pencairan dana polis mereka yang belum dibayarkan sejak 2017.

Aksi ini dilakukan karena semakin tidak jelasnya penyelesaian kasus gagal bayar Bumiputera ketika terbentuknya Dewan Komisioner baru OJK masa bakti 2022-2027. Para nasabah kecewa Otoritas Jasa Keuangan, selaku regulator industri asuransi di Indonesia, tidak kunjung menuntaskan kasus gagal bayar ini.

Fien Mangiri, Koordinator Aksi Serentak Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera 1912, mengatakan aksi kali ini merupakan rangkaian dari aksi damai yang dilakukan sebelumnya sejak 2020.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Ekspor CPO Dibuka Besok, Petani: Kami Kawal Agar Harga Sawit Kembali Normal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

10 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

10 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

11 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

12 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

14 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

3 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

3 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya