TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan exit strategy atau normalisasi kebijakan BI akan dilakukan pada saat yang tepat.

"Normalisasi kebijakan yang prematur akan sangat berisiko bagi pemulihan ekonomi dan sektor keuangan. Namun apabila terlalu lambat juga akan berdampak pada akselerasi risiko makro yang lebih cepat," kata Destry dalam Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Sistem Keuangan yang dipantau di Jakarta, Jumat 13 Mei 2022.

Bank Indonesia bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus berusaha menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam kerangka bauran kebijakan nasional.

"Dari sisi fiskal, pentingnya dukungan kebijakan untuk pemulihan ekonomi akan semakin diperkuat dengan peran strategis APBN sebagai shock absorber dalam menjaga roda perekonomian dan daya beli, terutama pada kelompok masyarakat paling rentan," katanya.

Sementara itu, di sektor keuangan dukungan pemerintah juga terlihat dari berbagai kebijakan termasuk restrukturisasi kredit yang banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Melalui bauran kebijakan, secara terukur Bank Indonesia akan mengambil kebijakan normalisasi yang diharapkan tidak mengakibatkan tertahannya pemulihan ekonomi.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan pemerintah antara lain melalui pemberian insentif berupa pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) untuk bank-bank yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan sektor prioritas dan melonggarkan LTV (Loan to Value).

"BI juga akan terus memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit untuk mendorong intermediasi dan efisiensi biaya kredit bagi dunia usaha," katanya.

Baca: Bank Indonesia Sebut Dua Bidang Ekonomi Syariah RI Masuk Tiga Besar Dunia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu